Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong mengungkapkan bahwa komunikasi publik Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) periode Januari-November 2021 efektif memberikan dampak baik pada perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi.
Hasil ini dikatakan Usman diperoleh melalui Survei Efektifitas Komunikasi Publik yang dilakukan Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia.
"Survei ini bertujuan untuk mengukur efektivitas komunikasi publik dari aspek persepsi dan partisipasi publik. Secara umum, lebih dari 80 persen masyarakat mendapatkan terpaan informasi program-program komunikasi penanganan COVID-19," ujar Usman melalui siaran pers pada Jumat.
Hasil survei juga menunjukkan jika informasi COVID-19 diterima masyarakat mencapai 92 persen. Kemudian info vaksin mencapai 83 persen, informasi prokes 81 persen, dan informasi terkait PPKM sejumlah 80 persen.
Sedangkan untuk program pemberdayaan ekonomi, terpaan program sedikit lebih rendah, di mana sekitar 65 persen masyarakat mengetahui informasi bantuan sosial, 58 persen mengetahui bantuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta sebanyak 51 persen terinfo mengenai KPCPEN.
Hal yang menarik dari hasil riset komunikasi ini adalah sekaligus mengukur efek komunikasi terhadap perubahan perilaku, tutur Usman seraya menambahkan jika riset tersebut juga mengukur outakes (impresi) dan outcomes (perilaku).
Adapun riset dilaksanakan selama 2 bulan pada bulan November hingga Desember 2021 di 11 provinsi yang terdiri dari 10 provinsi dengan penduduk terbanyak dan 1 provinsi untuk mewakili Indonesia bagian Timur.
Lebih lanjut, lokasi pelaksanaan survei meliputi provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Pada akhir survei, data responden yang masuk dan berhasil diolah tercatat berjumlah 1.264 orang, kata Usman. Sedangkan kelompok responden yang dilibatkan adalah pekerja sektor publik dan lansia, kelompok rentan, serta masyarakat umum," katanya.
Usman pun mengharapkan, pihak yang memiliki otoritas mulai dari Pemerintah Pusat, KPCPEN hingga Pemerintah Daerah dan aparat terkait di tingkat desa/kelurahan dapat mengambil peran lebih besar sebagai sumber pesan dalam komunikasi publik KPCPEN.
Sebagai langkah perbaikan, Usman menyampaikan, komunikasi publik KPCPEN diharapkan menyesuaikan dengan preferensi khalayak.
Hal ini terutama menyangkut kecenderungan khalayak memilih kelompok institusional (tenaga kesehatan, pemerintah pusat/daerah hingga perangkat desa, termasuk juru bicara KPCPEN) dibandingkan kelompok sosial (termasuk artis dan influencer) sebagai sumber informasi.
Pengelolaan komunikasi publik dikatakannya dapat ditingkatkan dengan memperhatikan empat hal berikut.
Pertama, kualitas informasi publik khususnya transparansi dan kejelasan informasi. Kedua, penggunaan bauran media yang sesuai dengan temuan konsumsi media terkait informasi PCPEN.
Ketiga, mengidentifikasi, mengelola, mengukur dan melakukan intervensi terhadap faktor-faktor yang dapat mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Keempat, fokus pada tujuan promosi kesehatan atau sosialisasi kebijakan ekonomi.
Hasil ini dikatakan Usman diperoleh melalui Survei Efektifitas Komunikasi Publik yang dilakukan Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia.
"Survei ini bertujuan untuk mengukur efektivitas komunikasi publik dari aspek persepsi dan partisipasi publik. Secara umum, lebih dari 80 persen masyarakat mendapatkan terpaan informasi program-program komunikasi penanganan COVID-19," ujar Usman melalui siaran pers pada Jumat.
Hasil survei juga menunjukkan jika informasi COVID-19 diterima masyarakat mencapai 92 persen. Kemudian info vaksin mencapai 83 persen, informasi prokes 81 persen, dan informasi terkait PPKM sejumlah 80 persen.
Sedangkan untuk program pemberdayaan ekonomi, terpaan program sedikit lebih rendah, di mana sekitar 65 persen masyarakat mengetahui informasi bantuan sosial, 58 persen mengetahui bantuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta sebanyak 51 persen terinfo mengenai KPCPEN.
Hal yang menarik dari hasil riset komunikasi ini adalah sekaligus mengukur efek komunikasi terhadap perubahan perilaku, tutur Usman seraya menambahkan jika riset tersebut juga mengukur outakes (impresi) dan outcomes (perilaku).
Adapun riset dilaksanakan selama 2 bulan pada bulan November hingga Desember 2021 di 11 provinsi yang terdiri dari 10 provinsi dengan penduduk terbanyak dan 1 provinsi untuk mewakili Indonesia bagian Timur.
Lebih lanjut, lokasi pelaksanaan survei meliputi provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Pada akhir survei, data responden yang masuk dan berhasil diolah tercatat berjumlah 1.264 orang, kata Usman. Sedangkan kelompok responden yang dilibatkan adalah pekerja sektor publik dan lansia, kelompok rentan, serta masyarakat umum," katanya.
Usman pun mengharapkan, pihak yang memiliki otoritas mulai dari Pemerintah Pusat, KPCPEN hingga Pemerintah Daerah dan aparat terkait di tingkat desa/kelurahan dapat mengambil peran lebih besar sebagai sumber pesan dalam komunikasi publik KPCPEN.
Sebagai langkah perbaikan, Usman menyampaikan, komunikasi publik KPCPEN diharapkan menyesuaikan dengan preferensi khalayak.
Hal ini terutama menyangkut kecenderungan khalayak memilih kelompok institusional (tenaga kesehatan, pemerintah pusat/daerah hingga perangkat desa, termasuk juru bicara KPCPEN) dibandingkan kelompok sosial (termasuk artis dan influencer) sebagai sumber informasi.
Pengelolaan komunikasi publik dikatakannya dapat ditingkatkan dengan memperhatikan empat hal berikut.
Pertama, kualitas informasi publik khususnya transparansi dan kejelasan informasi. Kedua, penggunaan bauran media yang sesuai dengan temuan konsumsi media terkait informasi PCPEN.
Ketiga, mengidentifikasi, mengelola, mengukur dan melakukan intervensi terhadap faktor-faktor yang dapat mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Keempat, fokus pada tujuan promosi kesehatan atau sosialisasi kebijakan ekonomi.