Jayapura (ANTARA) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua menjadi proyek percontohan penerapan tanda tangan elektronik di lingkungan pemerintah provinsi setempat.
Kepala BKD Provinsi Papua Marthen Kogoya di Jayapura, Jumat, mengatakan melihat kondisi yang ada di lingkungan pihaknya sendiri, pelayanan di BKD merupakan salah satu unsur pelayanan penting yang diselenggarakan.
"Khususnya di BKD karena sesuai pengalaman yang dilihat selama ini terjadi keterlambatan padahal, seharusnya cepat dan efisien," katanya.
Menurut Marthen, keterlambatan tersebut karena banyak faktor yakni salah satunya begitu banyak volume pekerjaan sehingga atas inisiatif dan saran dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua untuk ditindaklanjuti.
"Ke depan kami tidak lagi melakukan tanda tangan secara manual tapi secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi kini," ujarnya.
Dia menjelaskan ini langkah maju dan terobosan Pemprov Papua di mana BKD Papua menjadi proyek percontohan, beberapa dokumen urusan keberangkatan, mutasi pegawai, pensiun dan juga dokumen lain di BKD akan dilakukan tanda tangan secara elektronik baik yang ditandatangani gubernur, sekda dan kepala BKD.
"Apabila berhasil maka tidak menutup kemungkinan OPD lain di lingkungan Pemprov Papua akan mengikutinya," katanya lagi.
Dia menambahkan dengan tanda tangan elektronik, pihaknya berharap ASN di lingkungan Pemprov Papua dan kabupaten serta kota dapat terlayani dengan cepat khususnya kenaikan pangkat di periode April dan seterusnya.
Kepala BKD Provinsi Papua Marthen Kogoya di Jayapura, Jumat, mengatakan melihat kondisi yang ada di lingkungan pihaknya sendiri, pelayanan di BKD merupakan salah satu unsur pelayanan penting yang diselenggarakan.
"Khususnya di BKD karena sesuai pengalaman yang dilihat selama ini terjadi keterlambatan padahal, seharusnya cepat dan efisien," katanya.
Menurut Marthen, keterlambatan tersebut karena banyak faktor yakni salah satunya begitu banyak volume pekerjaan sehingga atas inisiatif dan saran dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua untuk ditindaklanjuti.
"Ke depan kami tidak lagi melakukan tanda tangan secara manual tapi secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi kini," ujarnya.
Dia menjelaskan ini langkah maju dan terobosan Pemprov Papua di mana BKD Papua menjadi proyek percontohan, beberapa dokumen urusan keberangkatan, mutasi pegawai, pensiun dan juga dokumen lain di BKD akan dilakukan tanda tangan secara elektronik baik yang ditandatangani gubernur, sekda dan kepala BKD.
"Apabila berhasil maka tidak menutup kemungkinan OPD lain di lingkungan Pemprov Papua akan mengikutinya," katanya lagi.
Dia menambahkan dengan tanda tangan elektronik, pihaknya berharap ASN di lingkungan Pemprov Papua dan kabupaten serta kota dapat terlayani dengan cepat khususnya kenaikan pangkat di periode April dan seterusnya.