Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak parlemen anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk merealisasikan komitmen mengalokasikan anggaran untuk dana iklim sampai 100 miliar dolar AS atau Rp1.434 triliun per tahun.
Dana iklim itu diperlukan demi membiayai program dan kebijakan yang bertujuan mengatasi dampak perubahan iklim dan menekan pemanasan global di negara masing-masing.
"Perubahan iklim merupakan krisis eksistensi Planet Bumi. Pemanasan Bumi telah terjadi lebih cepat dari masa-masa sebelumnya. Saat ini, Bumi sudah lebih panas 1,1 derajat Celsius dibandingkan dengan awal abad lalu. Jika emisi dunia tidak berkurang 7,6 persen per tahunnya dari 2020 hingga 2030, maka dunia tidak akan mencapai target pemanasan Bumi 1,5 hingga 2 derajat Celsius," kata Puan saat sidang pertama Majelis Ke-144 IPU di BICC Nusa Dua, Bali, Senin.
Oleh karena itu, Puan mendesak forum parlemen dunia perlu memenuhi janjinya mengalokasikan anggaran untuk aksi iklim.
Di samping itu, Puan juga meminta forum parlemen dunia untuk memobilisasi aksi yang bertujuan mencegah serta beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
"Dan kita harus mendukung transisi energi bersih dengan transfer teknologi dan investasi," ujar Puan.
Demi mencapai tujuan itu, Puan, yang bertugas sebagai Presiden Majelis Ke-144 IPU mengusulkan kepada anggota agar ada penguatan kemitraan global dan kerja sama multilateral, mewujudkan komitmen pada berbagai kesepakatan internasional jadi aksi nyata di dalam negeri masing-masing, dan membangun budaya perdamaian (culture of peace) yang mendorong dialog, toleransi, serta antikekerasan.
"Keempat, perlunya parlemen berperan aktif menjembatani perbedaan antarnegara dan berupaya membangun saling kepercayaan," tutur Puan.
Isu iklim jadi perhatian utama pada Sidang Majelis Ke-144 IPU yang diselenggarakan di BICC Nusa Dua, kabupaten Badung, Bali, pada 20–24 Maret 2022.
Untuk pertama kalinya, Puan Maharani memimpin pertemuan pertama Sidang Majelis Ke-144 IPU di Ruang Mangupura BICC, Nusa Dua, Senin, yang diikuti delegasi yang mewakili parlemen dari 115 negara.
Di samping masalah perubahan iklim, Majelis Ke-144 IPU juga menyoroti masalah kesetaraan gender dan konflik di berbagai negara terutama Palestina dan Ukraina.
Dana iklim itu diperlukan demi membiayai program dan kebijakan yang bertujuan mengatasi dampak perubahan iklim dan menekan pemanasan global di negara masing-masing.
"Perubahan iklim merupakan krisis eksistensi Planet Bumi. Pemanasan Bumi telah terjadi lebih cepat dari masa-masa sebelumnya. Saat ini, Bumi sudah lebih panas 1,1 derajat Celsius dibandingkan dengan awal abad lalu. Jika emisi dunia tidak berkurang 7,6 persen per tahunnya dari 2020 hingga 2030, maka dunia tidak akan mencapai target pemanasan Bumi 1,5 hingga 2 derajat Celsius," kata Puan saat sidang pertama Majelis Ke-144 IPU di BICC Nusa Dua, Bali, Senin.
Oleh karena itu, Puan mendesak forum parlemen dunia perlu memenuhi janjinya mengalokasikan anggaran untuk aksi iklim.
Di samping itu, Puan juga meminta forum parlemen dunia untuk memobilisasi aksi yang bertujuan mencegah serta beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
"Dan kita harus mendukung transisi energi bersih dengan transfer teknologi dan investasi," ujar Puan.
Demi mencapai tujuan itu, Puan, yang bertugas sebagai Presiden Majelis Ke-144 IPU mengusulkan kepada anggota agar ada penguatan kemitraan global dan kerja sama multilateral, mewujudkan komitmen pada berbagai kesepakatan internasional jadi aksi nyata di dalam negeri masing-masing, dan membangun budaya perdamaian (culture of peace) yang mendorong dialog, toleransi, serta antikekerasan.
"Keempat, perlunya parlemen berperan aktif menjembatani perbedaan antarnegara dan berupaya membangun saling kepercayaan," tutur Puan.
Isu iklim jadi perhatian utama pada Sidang Majelis Ke-144 IPU yang diselenggarakan di BICC Nusa Dua, kabupaten Badung, Bali, pada 20–24 Maret 2022.
Untuk pertama kalinya, Puan Maharani memimpin pertemuan pertama Sidang Majelis Ke-144 IPU di Ruang Mangupura BICC, Nusa Dua, Senin, yang diikuti delegasi yang mewakili parlemen dari 115 negara.
Di samping masalah perubahan iklim, Majelis Ke-144 IPU juga menyoroti masalah kesetaraan gender dan konflik di berbagai negara terutama Palestina dan Ukraina.