Jayapura (ANTARA) - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua Yan Permenas Mandenas menegaskan daerah otonomi baru (DOB) dapat mempercepat pembangunan di provinsi ini
"Sangat tidak tepat aksi demo yang menolak DOB karena dengan dilakukannya pemekaran maka percepatan pembangunan pasti terjadi dan masyarakat juga yang akan merasakannya," katanya ketika dihubungi dari Papua, Sabtu.
"Saya menduga aksi penolakan DOB tidak murni dan ditunggangi kelompok-kelompok tertentu yang muaranya kita ketahui bersama " tegas Mandenas, politikus Partai Gerindra.
"Tidak ada demo yang gratis bahkan sejak saya masih menjadi mahasiswa pada tahun 2000-an, (juga) sudah ada yang mensponsori," ucap Mandenas.
"Mari kita dukung DOB karena yang akan merasakan langsung juga masyarakat termasuk yang saat ini melakukan demo menolak DOB, " demikian Mandenas.
"Sangat tidak tepat aksi demo yang menolak DOB karena dengan dilakukannya pemekaran maka percepatan pembangunan pasti terjadi dan masyarakat juga yang akan merasakannya," katanya ketika dihubungi dari Papua, Sabtu.
"Saya menduga aksi penolakan DOB tidak murni dan ditunggangi kelompok-kelompok tertentu yang muaranya kita ketahui bersama " tegas Mandenas, politikus Partai Gerindra.
Mandenas mengakui dirinya saat menjadi mahasiswa di Universitas Cendrawasih juga sering kali melakukan demo dengan turun ke jalan dan aksi tersebut juga didomplengi kepentingan tertentu.
"Tidak ada demo yang gratis bahkan sejak saya masih menjadi mahasiswa pada tahun 2000-an, (juga) sudah ada yang mensponsori," ucap Mandenas.
Ia berharap masyarakat khususnya mahasiswa tidak lagi memaksakan turun ke jalan dengan menolak DOB karena hal itu akan merugikan daerah sendiri.
Ia mengungkapkan banyak daerah di Indonesia yang meminta pemekaran, namun belum disetujui, sedangkan Papua sudah dijadwalkan dibahas di DPR RI.
Sebagian besar masyarakat Papua, menurut dia, mendukung DOB sehingga diharapkan pemerintah tidak ragu untuk memekarkan provinsi yang memiliki wilayah luas.
Luas tanah Papua yang 3,5 kali Pulau Jawa saat ini hanya terdapat dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat.
Terkait Papua Barat, jelas Mandenas, belum bisa dimekarkan karena baru berusia 22 tahun setelah sebelumnya dimekarkan dari Papua.
"Mari kita dukung DOB karena yang akan merasakan langsung juga masyarakat termasuk yang saat ini melakukan demo menolak DOB, " demikian Mandenas.