Jayapura (ANTARA) -
"Hingga kini kami belum mendapatkan angka pasti mengenai penderita HIV/AIDS se-Papua, untuk itu para anggota KPA harus turun lapangan agar mendapatkan data-data yang akurat dari setiap kabupaten/kota," katanya.
Dia menjelaskan data pasti penderita HIV/AIDS di Papua nantinya masuk peladen sebagai bank data KPA.
"Kami sudah siapkan tinggal data yang harus dikumpulkan langsung setelah itu bisa masukkan ke 'data base' (basis data)," katanya.
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) anggotanya agar memiliki kemampuan dan bekal yang memadai dalam melakukan edukasi dan sosialisasi penanganan penderita HIV/AIDS di daerah itu.
Ketua Harian KPA Papua dr Anthon Tony Mote di Jayapura, Selasa (17/5), mengharapkan setelah pelatihan selama dua hari, para anggota KPA mengetahui tentang cara berinteraksi dan menghadapi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) tanpa menyinggung perasaan orang lain dalam penyampaian informasi yang benar terkait dengan penyakit itu.
Mereka selanjutnya akan turun ke 29 kabupaten dan kota di Papua guna mendapatkan angka pasti penderita penyakit tersebut.
Ketua Harian KPA Papua dr Anthon Tony Mote di Jayapura, Selasa (17/5), mengharapkan setelah pelatihan selama dua hari, para anggota KPA mengetahui tentang cara berinteraksi dan menghadapi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) tanpa menyinggung perasaan orang lain dalam penyampaian informasi yang benar terkait dengan penyakit itu.
Mereka selanjutnya akan turun ke 29 kabupaten dan kota di Papua guna mendapatkan angka pasti penderita penyakit tersebut.
"Hingga kini kami belum mendapatkan angka pasti mengenai penderita HIV/AIDS se-Papua, untuk itu para anggota KPA harus turun lapangan agar mendapatkan data-data yang akurat dari setiap kabupaten/kota," katanya.
Dia menjelaskan pembekalan yang dilakukan kepada anggota itu terkait dengan upaya mengatasi masalah-masalah HIV/AIDS serta berbagai ilmu dasar menyangkut perkembangan penyakit tersebut saat ini.
"Kami akan menyusun program kerja untuk triwulan terakhir tahun 2022-2023 sehingga bisa disinkronisasikan dengan seluruh lembaga swadaya masyarakat (LSM) KPA," ujarnya.
Dia menjelaskan data pasti penderita HIV/AIDS di Papua nantinya masuk peladen sebagai bank data KPA.
"Kami sudah siapkan tinggal data yang harus dikumpulkan langsung setelah itu bisa masukkan ke 'data base' (basis data)," katanya.
Dia mengakui bahwa saat ini banyak data tentang kasus HIV/AIDS tersebar di berita atau kantor-kantor, namun pihaknya tidak bisa menjadi data itu sebagai kebenaran.