Jakarta (ANTARA) -
"Seperti wilayah adat Sairere dan kemudian wilayah adat Anim Ha Papua selatan itu masyarakatnya mendukung semua 100 persen," kata Yan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Yan menilai, warga yang tidak setuju dengan DOB hanyalah dari kelompok-kelompok tertentu.
"Kalau Majelis Rakyat Papua (MRP), mereka terpecah jadi dua juga, ada yang mendukung dan menolak, tapi kalau Papua Barat mereka mendukung full Jadi, saya pikir pro-kontra ini juga tidak tuntas untuk memberikan solusi," kata dia.
Yan mengingatkan jumlah penduduk Papua tidak signifikan sehingga dengan adanya DOB, warga asli Papua tentu tidak akan tersisih di wilayahnya sendiri.
"Pemerintah Pusat dan daerah untuk bisa membuat regulasi yang memproteksi sehingga memberikan hak sepenuhnya untuk orang asli Papua mengakses lapangan pekerjaan dan potensi lain yang diberdayakan," ucapnya.
Yan berharap, DOB Papua targetnya minimal dalam tahun ini sudah kita tetapkan UU-nya. Juni-Juli masuk tahapan pembahasan anggaran, pemasukan anggaran dan 2023 sudah diresmikan tiga provinsi baru itu," ujarnya.
Adanya daerah otonom baru merupakan langkah percepatan pembangunan Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR: Masyarakat Papua dukung DOB
Anggota Komisi l DPR RI Yan Permenas Mandenas mengakui hingga kini seluruh warga setuju dengan adanya daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
"Seperti wilayah adat Sairere dan kemudian wilayah adat Anim Ha Papua selatan itu masyarakatnya mendukung semua 100 persen," kata Yan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Yan menilai, warga yang tidak setuju dengan DOB hanyalah dari kelompok-kelompok tertentu.
"Kalau Majelis Rakyat Papua (MRP), mereka terpecah jadi dua juga, ada yang mendukung dan menolak, tapi kalau Papua Barat mereka mendukung full Jadi, saya pikir pro-kontra ini juga tidak tuntas untuk memberikan solusi," kata dia.
Yan mengingatkan jumlah penduduk Papua tidak signifikan sehingga dengan adanya DOB, warga asli Papua tentu tidak akan tersisih di wilayahnya sendiri.
"Pemerintah Pusat dan daerah untuk bisa membuat regulasi yang memproteksi sehingga memberikan hak sepenuhnya untuk orang asli Papua mengakses lapangan pekerjaan dan potensi lain yang diberdayakan," ucapnya.
Yan berharap, DOB Papua targetnya minimal dalam tahun ini sudah kita tetapkan UU-nya. Juni-Juli masuk tahapan pembahasan anggaran, pemasukan anggaran dan 2023 sudah diresmikan tiga provinsi baru itu," ujarnya.
Adanya daerah otonom baru merupakan langkah percepatan pembangunan Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.