Jayapura (ANTARA) -
Akademisi Universitas Yapis Papua (UNIYAP) mengatakan kebijakan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke bantuan sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM akan membantu menstabilkan daya beli masyarakat di Papua.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIYAP Andri Irawan kepada Antara di Jayapura, Kamis, mengatakan mendukung program Bansos BBM namun pihaknya menilai anggaran untuk bantuan tersebut harus ditambah agar bisa mendongkrak daya beli masyarakat Papua lebih baik lagi.
Menurut dia, dengan adanya tambahan anggaran untuk bansos dimana pemerintah kini menyiapkan Rp24 triliun untuk masyarakat seluruh Indonesia daya beli masyarakat akan terjaga baik.
Menurut dia, dengan adanya tambahan anggaran untuk bansos dimana pemerintah kini menyiapkan Rp24 triliun untuk masyarakat seluruh Indonesia daya beli masyarakat akan terjaga baik.
"Jadi untuk program bansos kami mendukung, tapi anggaran bansos yang harus ditambah di atas Rp24 triliun untuk menstabilkan dampak kenaikan BBM," katanya.
Menurut Andry, karena kenaikan BBM tersebut biasanya mendatangkan efek ikutan yang luas maka tentu BLT BBM harus tepat sasaran dan tepat nilainya.
"Tentunya di setiap daerah berbeda, seperti di Papua yang memang sudah terbiasa dengan tingkat kemahalan BBM lebih tinggi, namun masyarakat cenderung berfikir yang penting stok BBM tersedia dan gampang didapatkan," katanya.
Dia menjelaskan masyarakat Papua kini secara sadar memahami dampak kenaikan BBM ini, namun intinya secara pemikiran sederhana dimana stok BBM tersedia dan mudah didapatkan.
"Memang terkait kenaikan bahan pokok pun mungkin di Papua masih banyak alternatif, akan tetapi bukan berarti bahwa pemerintah bisa dengan mudah menaikkan harga tersebut, " katanya lagi.
Di menekankan distribusi BLT BBM yang harus benar-benar tepat sasaran sehingga hak-hak masyarakat yang membutuhkan benar-benar terlindungi