Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua bekerjasama dengan Manajemen PLN Wamena untuk menjangkau beberapa permukiman warga yang belum memiliki penerangan listrik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayawijaya Thony Mayor di Wamena, Rabu, mengatakan secara kewenangan, persoalan listrik sudah dialihkan ke Pemerintah Provinsi Papua namun tidak menjadi hambatan untuk dibangunnya komunikasi antara pemkab dan PLN, demi pelayanan kepada masyarakat.
"Listrik inikan kan sesuai urusan, kemarin di kabupaten tetapi sekarang sudah diberikan ke provinsi dan ini menjadi kendala untuk kami, tetapi saya pikir ini masalah komunikasi saja. Kalau sudah sepakat untuk apa yang perlu didukung oleh masing-masing pihak, itu bisa dilaksanakan," katanya.
Sekda mengakui sebagian besar permukiman warga sudah terjangkau penerangan baik dari PLN maupun penerangan tenaga surya sehingga mereka tidak lagi tinggal dalam kegelapan seperti yang pernah terjadi.
"Ada juga masyarakat yang sampaikan proposal ke pemda untuk kita bisa merespon dalam program kegiatan yang dilakukan di tahun depan yaitu menunjang atau melanjutkan aspirasi mereka ke PLN," katanya.
Pemerintah Jayawijaya menyarankan pemerintah kampung mengalokasikan separuh dari dana desa (DD) yang diterima untuk membeli meteran listrik agar pihak PLN cepat mengkoneksikan dengan jaringan listrik yang sudah ada.
"Ada beberapa kampung yang saya lihat dengan DD ini mereka sendiri punya kebijakan, lakukan pembelian genset, tenaga surya," katanya.
Mantan Sekwan DPRD Jayawijaya itu memastikan tidak ada masalah jika DD digunakan oleh pemerintah dan masyarakat kampung untuk kepentingan bersama seperti pemasangan listrik di kampung atau desa.
"Kalau itu kebutuhan yang harus mereka programkan, atau bisa dibiayai oleh dana kampung, kami persilakan karena itu untuk kepentingan masyarakat. Pesan kami, dana itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama," katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayawijaya Thony Mayor di Wamena, Rabu, mengatakan secara kewenangan, persoalan listrik sudah dialihkan ke Pemerintah Provinsi Papua namun tidak menjadi hambatan untuk dibangunnya komunikasi antara pemkab dan PLN, demi pelayanan kepada masyarakat.
"Listrik inikan kan sesuai urusan, kemarin di kabupaten tetapi sekarang sudah diberikan ke provinsi dan ini menjadi kendala untuk kami, tetapi saya pikir ini masalah komunikasi saja. Kalau sudah sepakat untuk apa yang perlu didukung oleh masing-masing pihak, itu bisa dilaksanakan," katanya.
Sekda mengakui sebagian besar permukiman warga sudah terjangkau penerangan baik dari PLN maupun penerangan tenaga surya sehingga mereka tidak lagi tinggal dalam kegelapan seperti yang pernah terjadi.
"Ada juga masyarakat yang sampaikan proposal ke pemda untuk kita bisa merespon dalam program kegiatan yang dilakukan di tahun depan yaitu menunjang atau melanjutkan aspirasi mereka ke PLN," katanya.
Pemerintah Jayawijaya menyarankan pemerintah kampung mengalokasikan separuh dari dana desa (DD) yang diterima untuk membeli meteran listrik agar pihak PLN cepat mengkoneksikan dengan jaringan listrik yang sudah ada.
"Ada beberapa kampung yang saya lihat dengan DD ini mereka sendiri punya kebijakan, lakukan pembelian genset, tenaga surya," katanya.
Mantan Sekwan DPRD Jayawijaya itu memastikan tidak ada masalah jika DD digunakan oleh pemerintah dan masyarakat kampung untuk kepentingan bersama seperti pemasangan listrik di kampung atau desa.
"Kalau itu kebutuhan yang harus mereka programkan, atau bisa dibiayai oleh dana kampung, kami persilakan karena itu untuk kepentingan masyarakat. Pesan kami, dana itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama," katanya.