Jayapura (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Pertanian dan Pangan setempat menyebutkan perlu adanya sinergi antar instansi terkait untuk mensejahterakan petani agar indeks harga yang dibayar petani tetap stabil di Bumi Cenderawasih.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Propinsi Papua Semuel Siriwa kepada Antara di Jayapura, Rabu, mengatakan penurunan nilai tukar petani harus menjadi perhatian semua pihak agar nilai tukar petani Papua menjadi stabil atau terkendali.
"Turunnya nilai tukar petani memang terasa di bidang komoditas tanaman pangan hal ini dikarenakan sarana produksi harga yang naik," katanya.
Menurut Siriwa, terdapat beberapa langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan para petani, seperti pemberian pupuk subsidi, kemudian juga harus ada intervensi harga dari instansi terkait apabila melambung tinggi.
"Dengan kerja sama yang baik, antar instansi maka nilai tukar petani Papua akan kembali stabil," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Adriana Helena Carolina menyatakan nilai tukar petani (NTP) setempat sebesar 99,08 atau turun 0,38 persen pada September 2022 dibandingkan bulan sebelumnya.
"Perubahan angka indeks yang terjadi yaitu subsektor tanaman pangan turun 0,33 persen, kemudian subsektor hortikultura turun 0,78 persen, dan subsektor tanaman perkebunan rakyat turun 0,62 persen," katanya.
Dia menjelaskan terjadinya penurunan NTP karena perubahan indeks harga yang diterima petani sebesar 0,56 persen lebih lambat dari pada peningkatan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,95 persen.