Jayapura (ANTARA) - United States Agency for International Development (USAID) Kolaborasi memberikan pelatihan kebijakan atau Policy Bootcamp bagi 20 warga asli Papua.
Peserta pelatihan tersebut meliputi laki-laki dan perempuan serta penyandang disabilitas di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dilatih sejak 3-7 Oktober 2022 di salah satu hotel di Kota Jayapura dengan dibiayai USAID dan diimplementasikan Yayasan Wahana Visi Indonesia (WVI).
Project Officer Yayasan Wahana Visi Indonesia Maria Natalia Pratiwi dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jayapura, Jumat, mengatakan USAID Kolaborasi ialah program yang digarap untuk meningkatkan percepatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) dengan mengoptimalkan implementasi otonomi khusus di Wilayah Papua dan Papua Barat.
Menurut Maria, pelatihan kebijakan merupakan sebuah proyek lima tahun dari program USAID Kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong terciptanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda) setempat.
"Dengan cara meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mengelola rencana, anggaran, pengawasan dan evaluasi serta mendampingi pemda dalam pelibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam proses pembangunan guna terciptanya transparansi dan akuntabilitas di Provinsi Papua dan Papua Barat," katanya.
Selanjutnya kata dia, tujuan dari program ini juga ialah untuk mengoptimalkan dana otonomi khusus (Otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat guna meningkatkan kesejahteraan OAP melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
Dia menjelaskan dalam pelaksanaan program USAID Kolaborasi Kitong Bisa Foundation (KBF) bertanggung jawab dalam Policy Bootcamp yang merupakan ajang untuk menyelaraskan perencanaan yang ada di daerah mulai dari desa hingga provinsi, sampai ke tingkat pusat.
"Hal ini dilakukan dengan cara merangkum perihal diskusi di tingkat kampung, distrik, kabupaten hingga Provinsi dan dibawakan pada diskusi kebijakan di tingkat pusat," ujarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden RI Billy Mambrasar mengatakan pihaknya mengapresiasi kegiatan USAID Kolaborasi yang dinilai akan sangat membantu untuk memastikan kebijakan yang dibuat Pemerintah Pusat sesuai dengan aspirasi masyarakat.
"Penggunaan Aplikasi Sindi juga akan menjadi Prototipe di Papua dan harapannya akan digunakan oleh seluruh Local Champion se Indonesia," katanya.
USAID bekerja sama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil dan mitra pembangunan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, keberlanjutan lingkungan hidup dan kesehatan.
Peserta pelatihan tersebut meliputi laki-laki dan perempuan serta penyandang disabilitas di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dilatih sejak 3-7 Oktober 2022 di salah satu hotel di Kota Jayapura dengan dibiayai USAID dan diimplementasikan Yayasan Wahana Visi Indonesia (WVI).
Project Officer Yayasan Wahana Visi Indonesia Maria Natalia Pratiwi dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jayapura, Jumat, mengatakan USAID Kolaborasi ialah program yang digarap untuk meningkatkan percepatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) dengan mengoptimalkan implementasi otonomi khusus di Wilayah Papua dan Papua Barat.
Menurut Maria, pelatihan kebijakan merupakan sebuah proyek lima tahun dari program USAID Kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong terciptanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda) setempat.
"Dengan cara meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mengelola rencana, anggaran, pengawasan dan evaluasi serta mendampingi pemda dalam pelibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam proses pembangunan guna terciptanya transparansi dan akuntabilitas di Provinsi Papua dan Papua Barat," katanya.
Selanjutnya kata dia, tujuan dari program ini juga ialah untuk mengoptimalkan dana otonomi khusus (Otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat guna meningkatkan kesejahteraan OAP melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
Dia menjelaskan dalam pelaksanaan program USAID Kolaborasi Kitong Bisa Foundation (KBF) bertanggung jawab dalam Policy Bootcamp yang merupakan ajang untuk menyelaraskan perencanaan yang ada di daerah mulai dari desa hingga provinsi, sampai ke tingkat pusat.
"Hal ini dilakukan dengan cara merangkum perihal diskusi di tingkat kampung, distrik, kabupaten hingga Provinsi dan dibawakan pada diskusi kebijakan di tingkat pusat," ujarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden RI Billy Mambrasar mengatakan pihaknya mengapresiasi kegiatan USAID Kolaborasi yang dinilai akan sangat membantu untuk memastikan kebijakan yang dibuat Pemerintah Pusat sesuai dengan aspirasi masyarakat.
"Penggunaan Aplikasi Sindi juga akan menjadi Prototipe di Papua dan harapannya akan digunakan oleh seluruh Local Champion se Indonesia," katanya.
USAID bekerja sama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil dan mitra pembangunan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, keberlanjutan lingkungan hidup dan kesehatan.