Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua mengimbau kepada Satuan Kerja (Satker) lingkungan setempat untuk melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kementerian Keuangan agar penyerapan belanja bisa mencapai 95 persen pada akhir tahun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun kepada Antara di Jayapura, Selasa, mengatakan koordinasi ini dilakukan agar kendala di masing-masing OPD terkait penyerapan anggaran dapat cepat terselesaikan.
"Kami berharap bisa dengan sisa waktu sebulan ini dapat mencapai 95 persen untuk itu satu atau dua hari harus dikejar agar mencapai target," katanya.
Sementara itu, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Burhani mengatakan penyerapan belanja Satker Kementerian/Lembaga di lingkup Provinsi Papua sampai akhir November 2022 baru mencapai 75 persen.
Meski demikian, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di wilayah ini sudah relatif tinggi karena telah mencapai 93,81 persen.
"Capaian penyerapan hingga akhir tahun 2022 ini diharapkan dapat dioptimalkan dengan baik oleh Satker vertikal K/L maupun satker-satker DK/TP pada Dinas/OPD lingkup pemerintah daerah, khususnya Pemda Provinsi Papua," katanya.
Secara rata-rata, lanjut dia, realisasi penyerapan per Satker ada yang sudah di atas dan di bawah pagu. Realisasi ini dapat kembali berubah karena batas akhir pengajuan pencairan anggaran sampai 23 Desember 2022.
"Satker bisa mengajukan, sehingga harapan kami, nantinya sampai dengan akhir tahun realisasinya bisa di atas 95 persen," katanya.