Jayapura (ANTARA) -
Wahana Visi Indonesia (WVI) melalui program USAID Kolaborasi mengharapkan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua dapat lebih memberikan keberpihakan terhadap gender yakni perempuan, anak dan kaum rentan.
Ketua Program USAID Kolaborasi Caroline Tupamahu di Jayapura, Rabu, mengatakan perempuan, anak serta kaum rentan menjadi salah satu elemen masyarakat yang menjadi perhatian dalam keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) pada kerangka Otsus.
"Melalui Program USAID Kolaborasi, kami akan terus mendukung pemerintah dalam mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan dana Otsus," katanya.
Menurut Caroline, dari sisi masyarakat, pihaknya juga akan mendukung peningkatan pemahaman sejauh mana penggunaan dana Otsus bermanfaat dan berdampak pada mereka, dengan demikian, seluruh pihak bisa mengupayakan pengelolaan dana tersebut secara lebih tepat sasaran.
"Dari data menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masih berada pada peringkat terendah secara nasional," ujarnya.
Dia menjelaskan indikator tersebut dapat berarti advokasi serta pembangunan daerah kini belum cukup berpihak pada kualitas hidup perempuan Papua.
"Sehingga melalui kegiatan Dialog Publik bertajuk 'Mendengar Suara Perempuan pada Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Responsif Gender' dapat menghasilkan rumusan rekomendasi terkait Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, Layanan Pemerintah, Transparansi Anggaran dan Partisipasi Masyarakat," katanya lagi.
Dia menambahkan serta usulan pemenuhan bantuan hukum agar pelaksanaan Otsus dapat lebih berpihak terhadap perempuan dan kaum rentan di mana rekomendasi tersebut akan diteruskan pada pemerintah daerah.
USAID Kolaborasi merupakan Program Inisiatif Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif di Papua dan Papua Barat. Program ini mendapatkan pendanaan oleh Pemerintah AS sebesar 10 juta dolar AS selama lima tahun. Bersama Bappenas dan pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat, USAID Kolaborasi akan meningkatkan kualitas pelayanan publik utama dan meningkatkan keterampilan lembaga-lembaga pemerintah daerah untuk mengawasi alokasi dan pelaksanaan anggaran, serta melibatkan warga Papua dan Papua Barat. Program ini akan berjalan hingga 2027, diimplementasikan oleh Yayasan kemanusiaan, Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama dengan mitra dari Community Social Organization (CSO) lokal seperti Kitong Bisa Foundation (KBF) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
Baca juga: USAID Kolaborasi beri pelatihan kebijakan bagi 20 warga asli Papua
Baca juga: USAID Kolaborasi beri pelatihan kebijakan bagi 20 warga asli Papua