Jayapura (ANTARA) -
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua Jeri A. Yudianto di Jayapura, Selasa, mengatakan untuk pembayaran kepada pihak universitas atau mahasiswa sudah dilakukan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua yang langsung disaksikan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Ridwan serta pejabat terkait (17/4/2023).
"Ini memang bentuk komitmen Plh Gubernur Ridwan kepada Wamendagri Wetipo, bahwa para mahasiswa ini adalah generasi yang akan membangun Papua di masa depan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Jhon Wetipo mengatakan pihaknya sangat senang dengan kebijakan pemerintah Provinsi Papua yang membantu menyelesaikan beasiswa biaya pendidikan luar negeri.
”Saya dengan Plh Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun telah melakukan pertemuan guna membahas tunggakan biaya pendidikan bagi 3.900 mahasiswa,” katanya.
Menurut Wempi, pada 2023 dan seterusnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah otonom baru seperti Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
“Ya, mereka mahasiswa orang asli Papua merupakan generasi penerus sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah setempat membantu,“ ujarnya.
Dia menjelaskan pihak Irjen Kemendagri, sudah melakukan validasi status mahasiswa bersangkutan apakah masih kuliah di luar negeri atau tidak.
“Kami sudah memastikan supaya bantuan biaya Pendidikan yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan layak dibayar,” katanya lagi.
Sebelumnya, pembahasan dilakukan pada agenda Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dan Rapat Kerja Daerah (Rakeda) Gubernur Papua di Kabupaten Biak Numfor (13/4/2023).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah menyelesaikan tunggakan program beasiswa unggul pada 2022 yang belum dibayarkan senilai Rp122.756.757.988 atau Rp122 miliar lebih.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua Jeri A. Yudianto di Jayapura, Selasa, mengatakan untuk pembayaran kepada pihak universitas atau mahasiswa sudah dilakukan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua yang langsung disaksikan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Ridwan serta pejabat terkait (17/4/2023).
"Ini memang bentuk komitmen Plh Gubernur Ridwan kepada Wamendagri Wetipo, bahwa para mahasiswa ini adalah generasi yang akan membangun Papua di masa depan,” katanya.
Menurut Jeri, pembiayaan bagi mahasiswa Papua ini sudah dituntaskan kepada pihak universitas atau mahasiswa (17/4/2023).
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Jhon Wetipo mengatakan pihaknya sangat senang dengan kebijakan pemerintah Provinsi Papua yang membantu menyelesaikan beasiswa biaya pendidikan luar negeri.
”Saya dengan Plh Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun telah melakukan pertemuan guna membahas tunggakan biaya pendidikan bagi 3.900 mahasiswa,” katanya.
Menurut Wempi, pada 2023 dan seterusnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah otonom baru seperti Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
“Ya, mereka mahasiswa orang asli Papua merupakan generasi penerus sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah setempat membantu,“ ujarnya.
Dia menjelaskan pihak Irjen Kemendagri, sudah melakukan validasi status mahasiswa bersangkutan apakah masih kuliah di luar negeri atau tidak.
“Kami sudah memastikan supaya bantuan biaya Pendidikan yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan layak dibayar,” katanya lagi.
Sebelumnya, pembahasan dilakukan pada agenda Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dan Rapat Kerja Daerah (Rakeda) Gubernur Papua di Kabupaten Biak Numfor (13/4/2023).