Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyebutkan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Organisasi Perangkat Daerah setempat baru mencapai 60 persen.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua Welliam R Manderi di Jayapura, Rabu, mengatakan, berdasarkan surat edaran dari Gubernur Papua, bahwa Pemprov mulai masuk pada Rabu (26/4), namun hingga kini ASN yang masuk baru 60 persen saja.
“Tingkat kehadiran ASN kita masih berkisar antara 40 sampai 60 persen saja, namun untuk pelayanan masyarakat sudah berjalan seperti biasa,” katanya.
Menurut Manderi, pihaknya mendapatkan instruksi dari gubernur untuk mengecek stafnya dan segera melaporkan alasan-alasan ASN yang terlambat masuk kantor.
“Padahal sesuai Surat Edaran Gubernur, semua ASN wajib berkantor pada 26 April 2023. Jadi tidak ada tambahan libur atau gerakan lainnya. Apalagi libur kemarin cukup panjang,” ujarnya.
Dia menjelaskan meskipun ada informasi dari pemerintah pusat yang memperbolehkan ASN menambah waktu cuti lebaran, namun khusus ASN di Papua wajib mengikuti Surat Edaran Gubernur.
“Soal ini mungkin hanya berlaku di pulau Jawa dan sekitarnya karena sangat padat arus balik lebaran. Tapi kalau di Papua kan tidak begitu mengalami hal tersebut,” katanya
Dia menambahkan pihaknya berharap jumlah ASN setempat yang masuk pada hari esok bisa lebih banyak lagi dibandingkan hari ini sehingga berbagai aktifitas dan tugas tanggung jawab bisa segera dilaksanakan dengan lancar tanpa ada kendala.
“Kami sudah harus mulai dengan tugas-tugas sebagai ASN. Karena itu, diharapkan semua ASN bisa masuk kantor besok,” ujarnya.