Jayapura (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Jayapura, Papua, Frans Pekey mengatakan tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu pada apel perdana pascalibur Lebaran 2023 hanya sebanyak 75 persen.
"Ada sekitar 5.000 lebih ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura dan yang hadir saat apel perdana pascalibur Lebaran 2023 sekitar 75 persen karena ada pegawai yang bertugas di lapangan seperti dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Satpol PP," katanya usai apel, di Jayapura, Kamis.
Menurut Pekey, pihaknya telah memerintahkan setiap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memberikan sanksi teguran tertulis kepada ASN yang tidak mengikuti apel tanpa keterangan resmi.
"Karena berdasarkan laporan dari setiap OPD saat apel perdana jumlah kehadiran ASN di masing-masing instansi ada yang 90 persen, 80 persen, 50 persen, 30 persen, bahkan ada dinas yang ASN hanya 20 persen saat apel," ujarnya.
Terkait hal itu, kata dia, pihaknya meminta setiap pimpinan OPD setelah memberikan sanksi tertulis untuk ASN yang tidak hadir saat apel, maka pada Selasa (2 Mei 2023) surat tersebut sudah harus dilaporkan kepada pimpinan daerah.
"Hal itu sebagai wujud penegakan disiplin dan efek jera bagi setiap ASN," katanya.
Dia menjelaskan ketidakdisiplinan ASN seperti tidak mengikuti apel tanpa keterangan resmi akan berpengaruh terhadap besaran tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Dia menambahkan pihaknya meminta seluruh ASN di daerah itu untuk kembali bekerja optimal dalam melayani masyarakat Kota Jayapura setelah libur dan cuti bersama Lebaran 2023.
"Ada sekitar 5.000 lebih ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura dan yang hadir saat apel perdana pascalibur Lebaran 2023 sekitar 75 persen karena ada pegawai yang bertugas di lapangan seperti dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Satpol PP," katanya usai apel, di Jayapura, Kamis.
Menurut Pekey, pihaknya telah memerintahkan setiap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memberikan sanksi teguran tertulis kepada ASN yang tidak mengikuti apel tanpa keterangan resmi.
"Karena berdasarkan laporan dari setiap OPD saat apel perdana jumlah kehadiran ASN di masing-masing instansi ada yang 90 persen, 80 persen, 50 persen, 30 persen, bahkan ada dinas yang ASN hanya 20 persen saat apel," ujarnya.
Terkait hal itu, kata dia, pihaknya meminta setiap pimpinan OPD setelah memberikan sanksi tertulis untuk ASN yang tidak hadir saat apel, maka pada Selasa (2 Mei 2023) surat tersebut sudah harus dilaporkan kepada pimpinan daerah.
"Hal itu sebagai wujud penegakan disiplin dan efek jera bagi setiap ASN," katanya.
Dia menjelaskan ketidakdisiplinan ASN seperti tidak mengikuti apel tanpa keterangan resmi akan berpengaruh terhadap besaran tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Dia menambahkan pihaknya meminta seluruh ASN di daerah itu untuk kembali bekerja optimal dalam melayani masyarakat Kota Jayapura setelah libur dan cuti bersama Lebaran 2023.