Jayapura (ANTARA) - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua melalui Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) setempat menyebutkan melalui program pemagangan yang dibiayai pusat dan dana Otonomi Khusus (Otsus), diharapkan dapat mengatasi pengangguran di Bumi Cenderawasih itu.
Kepala Bidang Tenaga Kerja Provinsi Papua Hans Himber di Jayapura, Kamis, mengatakan, BLKI Papua sebut program pemagangan atasi pengangguran yang diberikan tersebut dilakukan setelah ada pelatihan pada berbagai bidang.
“Kami berharap dengan program pemagangan tersebut dapat mengatasi pengangguran, mengingat pelatihan yang diberikan dari berbagai bidang masyarakat,” katanya.
Menurut Hans, yang memengaruhi tingkat pengangguran di Papua, yakni kurangnya industri di Bumi Cenderawasih. Selain itu, keinginan sebagian orang hanya berpatokan menjadi PNS. Sehingga paradigma tersebut harus diubah agar tidak selalu berharap untuk menjadi pegawai negeri.
“Tetapi bagaimana menciptakan lapangan kerja. Kami sudah melihat ada beberapa anak Papua memiliki ritel, sehingga tidak berharap menjadi ASN,” ujarnya.
Dia menjelaskan, adapun pelatihan yang diberikan, yakni 13 jurusan, di antaranya las, otomotif, perhotelan, mebel, komputer, tata boga, menjahit, dan tata rias
“Dengan harapan seusai mereka diberi pelatihan di BLK, tenaga mereka bisa diserap di dunia usaha atau membuka lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan skil yang mereka miliki, tidak harus menjadi pengangguran,”katanya.
Dia menambahkan, jika paradigma tersebut berhasil maka pihaknya yakin tingkat pengangguran di Papua bisa menurun.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Adriana Helena Carolina mengatakan, jumlah angkatan kerja pada Februari 2023 sebanyak 2,51 juta orang, turun 76,22 ribu orang dibanding Februari 2022.
“Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 76,79 persen, turun sebesar 3,44 persen poin dibanding Februari 2022,” katanya.