Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta seluruh organisasi perangkat daerah setempat agar terus fokus pada program-program pengentasan kemiskinan dalam mendukung tercapainya kualitas hidup yang sejahtera.
Pelaksana Harian (Plh) Sekda Provinsi Papua Derek Hegemur di Jayapura, Selasa, mengatakan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setempat merupakan tantangan untuk terus memperbaiki kinerja.
“Sehingga kami minta kepada para kepala OPD agar lebih fokus menurunkan angka kemiskinan di Bumi Cenderawasih, apalagi kini Papua sisa sembilan kabupaten kota,” katanya.
Menurut Derek, dengan tersisa sembilan kabupaten kota ini maka semakin mudah dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan.
“Apalagi kini dengan telah pemekaran daerah otonomi baru (DOB) maka akan mempercepat pengentasan kemiskinan, karena penanganan lebih tepat sasaran. Dan itu yang diharapkan dalam mengembangkan DOB,” ujarya.
Sementara itu Statistisi Ahli Madya Fungsi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Sugiyanto mengatakan persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 26,03 persen, mengalami penurunan sebesar 0,77 persen poin terhadap September 2022, serta 0,58 persen poin terhadap Maret 2022.
“Di mana secara umum, pada periode Maret 2013–Maret 2023, persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Papua mengalami penurunan, tercatat persentase penduduk miskin pada periode tersebut turun sebesar 4,33 persen poin, yaitu dari 31,13 persen pada Maret 2013 menjadi 26,80 persen pada Maret 2023,” katanya.
Menurut Sugiyanto, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 915,15 ribu orang, menurun 21,2 ribu orang dibandingkan pada September 2022, dan turun 6,97 ribu orang terhadap Maret 2022.