Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Pemberdayaan Kampung dan Orang Asli Papua (OAP) setempat meminta kepada seluruh kepala kampung agar lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan desa.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung dan OAP Provinsi Papua Nenens Wanimbo dalam siaran pers kepada Antara di Jayapura, Senin, mengatakan untuk itu pihaknya kini gencar melakukan pelatihan-pelatihan fasilitas pengelola keuangan kampung.
“Kami sudah melakukan pelatihan di empat kabupaten yakni Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen,” katanya.
Menurut Nenens, selain terkait pengelolaan keuangan pihaknya juga memberikan pelatihan fasilitas penataan pemberdayaan pendayagunaan kelembagaan masyarakat kampung.
“Kini sudah saatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung dilakukan peningkatan, untuk itu dibutuhkan peran dari aparatur kampung,” ujarnya.
Dia menjelaskan dengan semakin berkembangnya teknologi maka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat dibutuhkan pada tingkat kampung sehingga perlu adanya perubahan paradigma dan orientasi, pengetahuan, keterampilan juga perilaku masyarakat setempat.
“Dengan begitu pemberdayaan masyarakat kampung dapat lebih optimal sehingga terwujud produktivitas, efisiensi dan partisipasi,” katanya lagi.
Dia menambahkan kepala kampung dan perangkat mempunyai tugas berat dalam menjalankan roda pemerintahan pada tingkat kampung sehingga di tuntun mampu mengelola anggaran yang nilainya cukup besar sehingga sudah seharusnya ada peningkatan kapasitas SDM dengan berbagai pelatihan.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung dan OAP Provinsi Papua Nenens Wanimbo dalam siaran pers kepada Antara di Jayapura, Senin, mengatakan untuk itu pihaknya kini gencar melakukan pelatihan-pelatihan fasilitas pengelola keuangan kampung.
“Kami sudah melakukan pelatihan di empat kabupaten yakni Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen,” katanya.
Menurut Nenens, selain terkait pengelolaan keuangan pihaknya juga memberikan pelatihan fasilitas penataan pemberdayaan pendayagunaan kelembagaan masyarakat kampung.
“Kini sudah saatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung dilakukan peningkatan, untuk itu dibutuhkan peran dari aparatur kampung,” ujarnya.
Dia menjelaskan dengan semakin berkembangnya teknologi maka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat dibutuhkan pada tingkat kampung sehingga perlu adanya perubahan paradigma dan orientasi, pengetahuan, keterampilan juga perilaku masyarakat setempat.
“Dengan begitu pemberdayaan masyarakat kampung dapat lebih optimal sehingga terwujud produktivitas, efisiensi dan partisipasi,” katanya lagi.
Dia menambahkan kepala kampung dan perangkat mempunyai tugas berat dalam menjalankan roda pemerintahan pada tingkat kampung sehingga di tuntun mampu mengelola anggaran yang nilainya cukup besar sehingga sudah seharusnya ada peningkatan kapasitas SDM dengan berbagai pelatihan.
Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Kampung dan Orang Asli Papua (OAP) Provinsi Papua telah melaksanakan kegiatan Penataan Pemberdayaan Kelembagaan pada 3-4 Juli 2023 dan kegiatan Pengelolaan Keuangan pada 17-18 Juli 2023 di mana keduanya bertempat di Kabupaten Biak Numfor, Papua.