Jayapura (ANTARA) - Dinas Perikanan Kota Jayapura, Papua menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk penguatan terhadap kelompok pemberdayaan nelayan kecil Orang Asli Papua (OAP).
"Konsentrasi kami memang kepada nelayan OAP dan pembudidaya ikan maupun perkuatan sarana dana prasaran yang dibutuhkan oleh mama-mama pengelola pemasar," kata Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura Matheys Sibi di Jayapura, Kamis.
Menurut Sibi, anggaran Rp5 miliar tersebut bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) Dinas Perikanan pada 2023 yang dibagi untuk tiga sektor yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun pengelola dan pemasaran hasil perikanan.
Dia menjelaskan ke depan pihaknya juga akan melakukan pendampingan kepada semua nelayan di Kota Jayapura agar bisa memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
"Ini yang sementara kami dorong karena hingga kini belum ada nelayan di Kota Jayapura yang memilik NIB karena memang belum begitu terbiasa dengan membuka email dan NPWP untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan," ujarnya.
Dia mengatakan semua nelayan memang diwajibkan untuk memilik NIB karena sesuai Undang-Undang Cipta Kerja sehingga pihaknya sementara menggiring para nelayan untuk mengurusi NIB dan online single submission (OSS).
"Dengan demikian diharapkan ke depan para nelayan bisa berkontribusi melalui pajak," katanya lagi.
Dia menambahkan untuk itu pihaknya akan menambah tenaga pendamping karena saat ini baru ada satu orang penyuluh yang mendampingi para nelayan untuk mengurusi NIB dan OSS.
"Ini yang menjadi kendala kami namun ke depan kami terus dorong supaya nelayan di Kota Jayapura bisa memilik surat izin usaha perdagangan yang kemudian memiliki NIB," ujarnya lagi.
"Konsentrasi kami memang kepada nelayan OAP dan pembudidaya ikan maupun perkuatan sarana dana prasaran yang dibutuhkan oleh mama-mama pengelola pemasar," kata Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura Matheys Sibi di Jayapura, Kamis.
Menurut Sibi, anggaran Rp5 miliar tersebut bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) Dinas Perikanan pada 2023 yang dibagi untuk tiga sektor yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun pengelola dan pemasaran hasil perikanan.
Dia menjelaskan ke depan pihaknya juga akan melakukan pendampingan kepada semua nelayan di Kota Jayapura agar bisa memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
"Ini yang sementara kami dorong karena hingga kini belum ada nelayan di Kota Jayapura yang memilik NIB karena memang belum begitu terbiasa dengan membuka email dan NPWP untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan," ujarnya.
Dia mengatakan semua nelayan memang diwajibkan untuk memilik NIB karena sesuai Undang-Undang Cipta Kerja sehingga pihaknya sementara menggiring para nelayan untuk mengurusi NIB dan online single submission (OSS).
"Dengan demikian diharapkan ke depan para nelayan bisa berkontribusi melalui pajak," katanya lagi.
Dia menambahkan untuk itu pihaknya akan menambah tenaga pendamping karena saat ini baru ada satu orang penyuluh yang mendampingi para nelayan untuk mengurusi NIB dan OSS.
"Ini yang menjadi kendala kami namun ke depan kami terus dorong supaya nelayan di Kota Jayapura bisa memilik surat izin usaha perdagangan yang kemudian memiliki NIB," ujarnya lagi.