Sentani, Papua (ANTARA) - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Jayapura, Papua menyebutkan pengelola destinasi wisata termasuk oleh warga, wajib menyetorkan retribusi sekitar 10 persen dari keuntungan selama setahun.
Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Jayapura Benny Yarisetouw di Sentani, Papua, Jumat mengatakan penarikan dilakukan ketika surat mengenai biaya retribusi diberikan kepada pengelola tempat-tempat wisata tersebut.
"Tempat wisata banyak baik di wilayah Sentani, Depapre, Demta, dan Genyem, rata-rata belum ada karcis retribusi dari kami (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), sehingga perlu disurati mengenai retribusi 10 persen keuntungan yang mereka peroleh wajib disetor ke pemerintah," katanya.
Menurut Benny, jumlah pasti dari penarikan retribusi tersebut tidak diketahui, karena uang retribusi itu hanya numpang lewat dan jumlahnya tidak sama setiap tahun.
"Kami ambil dan langsung diserahkan ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) untuk masuk dalam pajak daerah dari sektor pariwisata," ujarnya.
Benny menjelaskan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki hanya Rp11 miliar pada 2023 sudah termasuk pembiayaan belanja pegawai, memang cukup kecil untuk dapat membiayai semua tempat-tempat destinasi wisata daerah ini.
"Biasanya kita memberikan dukungan sesuai petunjuk dari musrenbang kabupaten di mana tahun ini yang dibantu wisata Danau Sentani seperti Kampung Asei kerajinan tangan melukis di atas kulit kayu, Abar kerajinan tangan terkenal pembuatan gerabah, Yoboi dengan kampung warna-warni, hutan sagu," katanya.
Dia menambahkan pariwisata tersebut mampu meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kampung, sehingga ekonomi daerah bisa meningkat.
"Sebenarnya bukan saja wilayah Sentani, di Depapre yang terkenal dengan keindahan pantai pun dibantu, begitu pula dengan kawasan hutan tempat melihat burung Cenderawasih kita bantu," ujarnya.
Dia mengakui jumlah tempat pariwisata begitu banyak dengan anggaran yang terbatas, maka tidak semua objek wisata tersebut mampu dibantu serta kelola dengan baik.
"Kami inisiasi dengan membuat kegiatan dan mengundang pelaku atau pengelola tempat-tempat wisata potensial untuk hadir dan mengajarkan kepada mereka manajemen pengelolaan destinasi wisata yang baik dan benar," katanya.
Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Jayapura Benny Yarisetouw di Sentani, Papua, Jumat mengatakan penarikan dilakukan ketika surat mengenai biaya retribusi diberikan kepada pengelola tempat-tempat wisata tersebut.
"Tempat wisata banyak baik di wilayah Sentani, Depapre, Demta, dan Genyem, rata-rata belum ada karcis retribusi dari kami (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), sehingga perlu disurati mengenai retribusi 10 persen keuntungan yang mereka peroleh wajib disetor ke pemerintah," katanya.
Menurut Benny, jumlah pasti dari penarikan retribusi tersebut tidak diketahui, karena uang retribusi itu hanya numpang lewat dan jumlahnya tidak sama setiap tahun.
"Kami ambil dan langsung diserahkan ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) untuk masuk dalam pajak daerah dari sektor pariwisata," ujarnya.
Benny menjelaskan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki hanya Rp11 miliar pada 2023 sudah termasuk pembiayaan belanja pegawai, memang cukup kecil untuk dapat membiayai semua tempat-tempat destinasi wisata daerah ini.
"Biasanya kita memberikan dukungan sesuai petunjuk dari musrenbang kabupaten di mana tahun ini yang dibantu wisata Danau Sentani seperti Kampung Asei kerajinan tangan melukis di atas kulit kayu, Abar kerajinan tangan terkenal pembuatan gerabah, Yoboi dengan kampung warna-warni, hutan sagu," katanya.
Dia menambahkan pariwisata tersebut mampu meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kampung, sehingga ekonomi daerah bisa meningkat.
"Sebenarnya bukan saja wilayah Sentani, di Depapre yang terkenal dengan keindahan pantai pun dibantu, begitu pula dengan kawasan hutan tempat melihat burung Cenderawasih kita bantu," ujarnya.
Dia mengakui jumlah tempat pariwisata begitu banyak dengan anggaran yang terbatas, maka tidak semua objek wisata tersebut mampu dibantu serta kelola dengan baik.
"Kami inisiasi dengan membuat kegiatan dan mengundang pelaku atau pengelola tempat-tempat wisata potensial untuk hadir dan mengajarkan kepada mereka manajemen pengelolaan destinasi wisata yang baik dan benar," katanya.