Jayapura (ANTARA) - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua telah menyalurkan kredit usaha mikro dan kecil (UMK) sebesar Rp376 miliar.
"Kredit tersebut disalurkan kepada 4.797 debitur di Tanah Papua," kata Kepala Divisi Bisnis, UMK dan Konsumer BPD Papua Simon Giyai, di Jayapura, Rabu.
Dia menyatakan pula, untuk tahun 2023 pihaknya mengalokasikan dana untuk UMK sebesar Rp200 miliar.
Dana yang dialokasikan itu untuk menunjang berbagai program kredit UMK yang dilaksanakan BPD Papua, di antaranya kredit usaha rakyat yang merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.
Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan penyalur KUR dengan mengacu pada peraturan dan syarat ketentuan pemerintah.
Selain itu, BPD Papua juga melaksanakan pemberian kredit khusus untuk mama-mama Papua melalui penyaluran Program Percepatan Akses Keuangan Daerah (Papeda).
Penerima kredit tersebut adalah para pelaku usaha mikro yang memiliki usaha yang layak, namun belum bankable dengan maksimal pinjaman sebesar Rp10 juta dengan jangka waktu pengembalian 1-2 tahun.
"BPD Papua memberikan bunga 0 persen dan tanpa jaminan kepada kreditor khusus mama-mama Papua," kata Simon.
Dia menyatakan, program Kredit Papeda sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 lalu dan penyalurannya dilakukan di 10 kabupaten dan kota di Tanah Papua, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Biak, Nabire, Enarotali, Merauke, Wamena, Lanny Jaya, dan Kabupaten Mimika.
Kredit Papeda telah disalurkan kepada 316 pelaku usaha, dengan total penyaluran telah mencapai sekitar 46 persen dari total target penyaluran, kata Simon Giyai.
BPD Papua saat ini memiliki 42 kantor cabang dan 59 kantor cabang pembantu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPD Papua menyalurkan kredit UMK sebesar Rp376 miliar
"Kredit tersebut disalurkan kepada 4.797 debitur di Tanah Papua," kata Kepala Divisi Bisnis, UMK dan Konsumer BPD Papua Simon Giyai, di Jayapura, Rabu.
Dia menyatakan pula, untuk tahun 2023 pihaknya mengalokasikan dana untuk UMK sebesar Rp200 miliar.
Dana yang dialokasikan itu untuk menunjang berbagai program kredit UMK yang dilaksanakan BPD Papua, di antaranya kredit usaha rakyat yang merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.
Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan penyalur KUR dengan mengacu pada peraturan dan syarat ketentuan pemerintah.
Selain itu, BPD Papua juga melaksanakan pemberian kredit khusus untuk mama-mama Papua melalui penyaluran Program Percepatan Akses Keuangan Daerah (Papeda).
Penerima kredit tersebut adalah para pelaku usaha mikro yang memiliki usaha yang layak, namun belum bankable dengan maksimal pinjaman sebesar Rp10 juta dengan jangka waktu pengembalian 1-2 tahun.
"BPD Papua memberikan bunga 0 persen dan tanpa jaminan kepada kreditor khusus mama-mama Papua," kata Simon.
Dia menyatakan, program Kredit Papeda sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 lalu dan penyalurannya dilakukan di 10 kabupaten dan kota di Tanah Papua, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Biak, Nabire, Enarotali, Merauke, Wamena, Lanny Jaya, dan Kabupaten Mimika.
Kredit Papeda telah disalurkan kepada 316 pelaku usaha, dengan total penyaluran telah mencapai sekitar 46 persen dari total target penyaluran, kata Simon Giyai.
BPD Papua saat ini memiliki 42 kantor cabang dan 59 kantor cabang pembantu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPD Papua menyalurkan kredit UMK sebesar Rp376 miliar