Jayapura (ANTARA) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua menyerahkan sebanyak 1.670 sertifikat tanah yang telah selesai dilakukan pensertifikatan pada 2023 dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga di daerah itu.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Roy Eduard Wayoi di Jayapura, Rabu, mengatakan jumlah sertifikat tersebut diserahkan bagi warga di tiga wilayah, yakni Kota dan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom
"Untuk hari ini sebanyak 102 sertifikat yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kepada warga di tiga wilayah itu," katanya.
Menurut Wayoi, lokasi yang disertifikatkan ini beragam seperti tanah pertanian, perumahan, aparat keamanan masyarakat adat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dia menambahkan selain program PTSL pihaknya juga mempunyai program pensertifikatan tanah kepada masyarakat hukum adat atau Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL).
"Di mana HPL ini akan diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pekan depan," ujarnya.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan PTSL merupakan program nasional yang dilaksanakan sejak 2017 dengan target sebanyak 126 juta bidang tanah yang terdaftar pada 2025.
"Penyerahan sertifikat tanah ini merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pensertifikatan tanah di seluruh Indonesia secara gratis," katanya.
Menurut Ma'ruf, sertifikat tanah sangat penting karena menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemiliknya.
Dia menjelaskan tanah merupakan nilai yang berharga bagi masyarakat Papua baik dari sisi antropologis, kebudayaan, kebudayaan maupun ekonomi warga.
"Tanah dipandang sebagai ibu yang melahirkan kehidupan sehingga itu menjadi perhatian pemerintah untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua," ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Roy Eduard Wayoi di Jayapura, Rabu, mengatakan jumlah sertifikat tersebut diserahkan bagi warga di tiga wilayah, yakni Kota dan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom
"Untuk hari ini sebanyak 102 sertifikat yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kepada warga di tiga wilayah itu," katanya.
Menurut Wayoi, lokasi yang disertifikatkan ini beragam seperti tanah pertanian, perumahan, aparat keamanan masyarakat adat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dia menambahkan selain program PTSL pihaknya juga mempunyai program pensertifikatan tanah kepada masyarakat hukum adat atau Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL).
"Di mana HPL ini akan diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pekan depan," ujarnya.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan PTSL merupakan program nasional yang dilaksanakan sejak 2017 dengan target sebanyak 126 juta bidang tanah yang terdaftar pada 2025.
"Penyerahan sertifikat tanah ini merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pensertifikatan tanah di seluruh Indonesia secara gratis," katanya.
Menurut Ma'ruf, sertifikat tanah sangat penting karena menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemiliknya.
Dia menjelaskan tanah merupakan nilai yang berharga bagi masyarakat Papua baik dari sisi antropologis, kebudayaan, kebudayaan maupun ekonomi warga.
"Tanah dipandang sebagai ibu yang melahirkan kehidupan sehingga itu menjadi perhatian pemerintah untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua," ujarnya.