Jayapura (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PPDT) RI memproyeksikan Kabupaten Keerom, Papua sebagai daerah tertinggal terentaskan pada 2024.
"Ini merupakan semangat kami sehingga diharapkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat juga mempunyai semangat yang sama memajukan Keerom," kata Plt Ditjen PPDT Rafdinal saat rapat koordinasi percepatan pengentasan daerah tertinggal Provinsi Papua yang berlangsung di Keerom, Senin.
Menurut Rafdinal, angka indikator komposisi kumulatif di Kabupaten Keerom daerah tertinggal sudah mulai bagus karena sejak dua tahun terakhir berada di atas 60.
"Sehingga diharapkan 2024 juga tetap di atas 60 sehingga menjadi dasar bagi kami untuk bisa melakukan semacam inflasi kualitatif yang bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk mendorong Keerom sebagai daerah tertinggal terentaskan," ujarnya.
Dia menjelaskan saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Keerom yang sebesar 66,69 persen dan Persentase Penduduk Masyarakat (PPM) di daerah itu 16 persen.
"Ini belum mencapai target yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) begitu juga dengan individual sehingga ini harus dikejar lebih dulu," katanya.
Dia menambahkan, pihaknya mendorong agar pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) harus betul-betul dimaksimalkan karena ada tujuh pendapatan melalui APBDes salah satunya ialah dari dana desa.
"Dana itu baiknya digunakan untuk bekerjasama antar kampung sehingga jika ada kampung yang memiliki potensi bisa dikembangkan dan itu akan ada semacam lembaga ekonomi untuk bisa mengelola potensi dengan baik," ujarnya.
Dia mengatakan pihaknya ingin supaya pelaku utama pembangunan di daerah ialah masyarakat khususnya yang ada di kampung.
"Sehingga kami berharap dengan adanya pertemuan ini bisa menyamakan pandangan untuk membangun Keerom ke depan lebih baik lagi," katanya.
"Ini merupakan semangat kami sehingga diharapkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat juga mempunyai semangat yang sama memajukan Keerom," kata Plt Ditjen PPDT Rafdinal saat rapat koordinasi percepatan pengentasan daerah tertinggal Provinsi Papua yang berlangsung di Keerom, Senin.
Menurut Rafdinal, angka indikator komposisi kumulatif di Kabupaten Keerom daerah tertinggal sudah mulai bagus karena sejak dua tahun terakhir berada di atas 60.
"Sehingga diharapkan 2024 juga tetap di atas 60 sehingga menjadi dasar bagi kami untuk bisa melakukan semacam inflasi kualitatif yang bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk mendorong Keerom sebagai daerah tertinggal terentaskan," ujarnya.
Dia menjelaskan saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Keerom yang sebesar 66,69 persen dan Persentase Penduduk Masyarakat (PPM) di daerah itu 16 persen.
"Ini belum mencapai target yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) begitu juga dengan individual sehingga ini harus dikejar lebih dulu," katanya.
Dia menambahkan, pihaknya mendorong agar pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) harus betul-betul dimaksimalkan karena ada tujuh pendapatan melalui APBDes salah satunya ialah dari dana desa.
"Dana itu baiknya digunakan untuk bekerjasama antar kampung sehingga jika ada kampung yang memiliki potensi bisa dikembangkan dan itu akan ada semacam lembaga ekonomi untuk bisa mengelola potensi dengan baik," ujarnya.
Dia mengatakan pihaknya ingin supaya pelaku utama pembangunan di daerah ialah masyarakat khususnya yang ada di kampung.
"Sehingga kami berharap dengan adanya pertemuan ini bisa menyamakan pandangan untuk membangun Keerom ke depan lebih baik lagi," katanya.