Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua meminta supaya kantor pemerintahan kampung di daerah itu dibuka setiap hari guna penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan administrasi dan pembinaan terhadap warga setempat.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Papua Frans Pekey saat meresmikan Kantor Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Minggu, mengatakan dengan alokasi dana desa sebesar Rp7 miliar lebih seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat Kampung Mosso.
"Sehingga dengan adanya kantor yang baru ini dapat meningkatkan pelayanan kepada warga yang lebih baik kedepan," katanya.
Menurut Pekey, pihaknya juga meminta supaya seluruh masyarakat di Kampung Mosso agar menjaga dan menjadikan kantor kampung sebagai rumah bersama sehingga semua fasilitas yang ada dapat terpelihara dengan baik.
"Ke depan kami berharap supaya potensi wisata air panas Kampung Mosso juga bisa dikelola dengan baik sehingga memberikan pendapatan bagi pemerintah daerah setempat," ujarnya.
Kepala Kampung Mosso, Billiam Foa mengatakan pembangunan kantor pemerintahan kampung, rumah adat rumah layak huni bagi warga bersumber dari alokasi dana desa 2003.
"Diharapkan dengan adanya kantor ini dapat meningkatkan pelayanan kepada warga di Kampung Mosso," katanya.
Dia menjelaskan dana desa Kampung Mosso pada 2023 sebesar Rp7,48 miliar dan telah terserap dalam berbagai kegiatan seperti pembangunan kantor kampung senilai Rp700 juta lebih dengan waktu pengerjaan selama tiga bulan.
"Selain itu juga ada pembangunan rumah adat, rumah layak huni bagi warga dan rumah kepala suku," ujarnya.
Dia menambahkan pihaknya berencana membangun rumah layak huni bagi warga yang belum dan membenahi destinasi wisata air panas yang ada di Kampung Mosso melalui alokasi dana desa 2024.
"Karena wisata air panas merupakan salah satu pendapatan bagi warga Kampung Mosso jika itu dikelola dengan baik," katanya.
