Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua, pada 2024 belum menganggarkan pembangunan gedung baru pasca-terbakar pada 29 Oktober 2023.
Kebakaran Gedung D di lingkungan perkantoran Bupati Jayapura yang terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didalamnya, seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Jayapura Parson Horota di Sentani, Senin, mengatakan pembangunan Gedung D yang terbakar belum masuk dalam perencanaan tahun 2024.
“Hal itu disebabkan pada 2024 banyak anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik itu pendidikan beasiswa maupun pemilihan kepala daerah (pilkada),” katanya.
Menurut Parson, untuk membangun gedung baru membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga saat ini pihaknya lebih fokus pada tujuh program prioritas nasional yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem, intervensi percepatan eliminasi TBC, ketahanan pangan nabati dan hewani, pencegahan narkoba, penurunan stunting, dana operasional pemerintah desa, dan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Dengan APBD 2024 sebesar Rp1,5 triliun untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat itu kurang, apalagi mengurus masalah pembangunan fisik. Mungkin akan dipikirkan pada 2025,” ujarnya.
Dia menjelaskan khusus untuk pendidikan dan kesehatan masih menjadi program prioritas di Kabupaten Jayapura guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah ini.
“IPM Kabupaten Jayapura pada 2023 sebesar 73,50 persen meningkat 0,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Parson.
Dia menambahkan pada 2023-2024 Pemkab Jayapura memberikan dukungan terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) maupun pilkada serta bantuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengenai tunggakan beasiswa mahasiswa Papua.
“Total anggaran yang dikeluarkan kurang lebih mencapai Rp117 miliar, sehingga tahun ini banyak dana hibah yang dikeluarkan untuk pembiayaan beasiswa maupun pilkada,” ujarnya.