Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua, menggandeng 25 pemuda orang asli Papua (OAP) untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir di daerah setempat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura Hana S Hikoyabi di Sentani, Rabu, mengatakan langkah positif telah ditunjukkan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) dengan menggandeng putra-putri asli Papua membantu memungut retribusi parkir.
“Jadi adik-adik kita ini mereka tergabung dalam Asosiasi Karyawan Karyawati Papua (AKKP) bekerja sama dengan Bappenda Kabupaten Jayapura dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir,” katanya.
Menurut Hana, ini juga merupakan dukungan pemerintah daerah dalam mendukung dan memberikan pekerjaan kepada pemuda-pemudi asli Papua setempat untuk memperoleh pendapatan yang pasti.
“Informasi yang kami dapatkan dari Bappenda, meski 25 tenaga parkir ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan menjadi tanggung jawab AKKP tetapi peluang pekerjaan itu telah diberikan oleh pemerintah sehingga harus dimaksimalkan secara optimal,” ujarnya.
Dia menjelaskan pembagian hasilnya pun 40:60 persen, dimana penerimaan yang diterima lebih banyak oleh AKKP sedangkan pemerintah daerah hanya 40 persen.
“Pembagian nya seperti itu karena kami (pemerintah daerah) tidak mengurus atau memberikan gaji kepada tukang parkir, melainkan sudah menjadi tanggung jawab penuh oleh AKKP sebagai pihak ketiga pengelola parkir,” katanya.
Dia menambahkan dengan kerja sama dengan AKKP maka lokasi parkir yang dulunya selalu bermasalah dengan pemilik hal ulayat, sekarang sudah tidak lagi karena pemuda Papua setempat yang mengambil alih.
“Setoran retribusi parkir pun yang tercatat sesuai dengan banyak karcis yang terjual kurang lebih Rp3 juta hingga Rp4 juta, dan target PAD dari parkir tahun ini Rp300 juta,” ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura Hana S Hikoyabi di Sentani, Rabu, mengatakan langkah positif telah ditunjukkan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) dengan menggandeng putra-putri asli Papua membantu memungut retribusi parkir.
“Jadi adik-adik kita ini mereka tergabung dalam Asosiasi Karyawan Karyawati Papua (AKKP) bekerja sama dengan Bappenda Kabupaten Jayapura dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir,” katanya.
Menurut Hana, ini juga merupakan dukungan pemerintah daerah dalam mendukung dan memberikan pekerjaan kepada pemuda-pemudi asli Papua setempat untuk memperoleh pendapatan yang pasti.
“Informasi yang kami dapatkan dari Bappenda, meski 25 tenaga parkir ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan menjadi tanggung jawab AKKP tetapi peluang pekerjaan itu telah diberikan oleh pemerintah sehingga harus dimaksimalkan secara optimal,” ujarnya.
Dia menjelaskan pembagian hasilnya pun 40:60 persen, dimana penerimaan yang diterima lebih banyak oleh AKKP sedangkan pemerintah daerah hanya 40 persen.
“Pembagian nya seperti itu karena kami (pemerintah daerah) tidak mengurus atau memberikan gaji kepada tukang parkir, melainkan sudah menjadi tanggung jawab penuh oleh AKKP sebagai pihak ketiga pengelola parkir,” katanya.
Dia menambahkan dengan kerja sama dengan AKKP maka lokasi parkir yang dulunya selalu bermasalah dengan pemilik hal ulayat, sekarang sudah tidak lagi karena pemuda Papua setempat yang mengambil alih.
“Setoran retribusi parkir pun yang tercatat sesuai dengan banyak karcis yang terjual kurang lebih Rp3 juta hingga Rp4 juta, dan target PAD dari parkir tahun ini Rp300 juta,” ujarnya.