Jayapura (ANTARA) -
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 di mana pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Pius Lustrilanang di Jayapura,Senin, mengatakan meski Pemprov Papua mendapatkan opini WTP namun hasil pemeriksaan masih menunjukkan adanya permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Karena masih ada permasalahan–permasalahan maka Pemprov Papua harus segera menindaklanjutinya,” katanya.
Menurut Pius, permasalahan tersebut yakni pelaksanaan pembayaran belanja pegawai belum sesuai ketentuan yang mana terjadi kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan di beberapa paket pekerjaan pada belanja barang dan jasa serta belanja modal dan kemudian pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) belum memadai.
“Atas permasalahan tersebut kami telah memberikan rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti Gubernur Papua dengan begitu dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur serta membawa kesejahteraan rakyat yang berdampak pada peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM),” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun mengapresiasi BPK RI atas bimbingan supervisi untuk menciptakan clean dan good governance di Bumi Cenderawasih.
“Bimbingan supervisi sangat membantu kami dalam melakukan perbaikan-perbaikan strategis terlebih lebih khusus dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua pada 2023,” katanya.
Menurut Ridwan, hasil kinerja tata kelola keuangan Provinsi Papua 2023 lalu, telah dinilai Tim Audit BPK RI berdasarkan dua kali pemeriksaan. Yaitu pemeriksaan pendahuluan pada 20 Februari hingga 25 April 2024. Sementara pemeriksaan terinci mulai 23 April hingga 17 Mei 2024.
“Untuk itu, saya mengapresiasi semua perangkat daerah dan jajaran atas kerja keras dan kerja sama yang baik, dalam pelaksanaan program pembangunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.”ujarnya.