Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyelesaikan penyerapan anggaran pada 2024.
Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait di Jayapura, Papua, Kamis, mengatakan saat pelaksanaan monitoring meja tahap III diketahui ada beberapa OPD yang penyerapan anggaran 2024 masih nol persen seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan juga Kelurahan Imbi.
"Hal ini disebabkan karena data laporan dari Kesbangpol belum disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah (BPKAD) Kota Jayapura untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan daerah," katanya.
Menurut Sohilait, keterlambatan penyerapan anggaran tersebut akan berdampak pada keterlambatan penyaluran dana alokasi khusus (DAK).
"Kami mendorong supaya mempercepat penyerapan anggaran karena jika tidak DAK akan hilang," ujarnya.
Dia menjelaskan setelah pelaksanaan monitoring meja akan dilanjutkan dengan monitoring lapangan untuk mengecek program yang direncanakan setiap OPD.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Jayapura Desi Wanggai mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk segera menyelesaikan penyerapan anggaran 2024.
"Karena ini akan mengganggu juga terhadap pajak bumi dan bangunan (PBB) terkait dengan masa kontrak," katanya.
Dia menambahkan pihaknya berharap OPD yang penyerapan anggaran masih nol persen segera melakukan penyelesaian laporan untuk diberikan kepada BPKAD.
Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait di Jayapura, Papua, Kamis, mengatakan saat pelaksanaan monitoring meja tahap III diketahui ada beberapa OPD yang penyerapan anggaran 2024 masih nol persen seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan juga Kelurahan Imbi.
"Hal ini disebabkan karena data laporan dari Kesbangpol belum disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah (BPKAD) Kota Jayapura untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan daerah," katanya.
Menurut Sohilait, keterlambatan penyerapan anggaran tersebut akan berdampak pada keterlambatan penyaluran dana alokasi khusus (DAK).
"Kami mendorong supaya mempercepat penyerapan anggaran karena jika tidak DAK akan hilang," ujarnya.
Dia menjelaskan setelah pelaksanaan monitoring meja akan dilanjutkan dengan monitoring lapangan untuk mengecek program yang direncanakan setiap OPD.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Jayapura Desi Wanggai mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk segera menyelesaikan penyerapan anggaran 2024.
"Karena ini akan mengganggu juga terhadap pajak bumi dan bangunan (PBB) terkait dengan masa kontrak," katanya.
Dia menambahkan pihaknya berharap OPD yang penyerapan anggaran masih nol persen segera melakukan penyelesaian laporan untuk diberikan kepada BPKAD.