Sentani (ANTARA) - Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) mendorong peningkatan pendidikan di Papua melalui program ‘Papua Cerdas.
Terkait dengan hal itu, Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pdt Albert Yoku bersama anggota kelompok kerja (Pokja) Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) melalukan kunjungan kerja di sekolah PAUD, TK, dan SD Bethel Hinekombe Sentani, Kamis.
Pdt Albert Yoku pada kesempatan itu mengatakan, dalam kurun 20 tahun ke depan sejak 2021-2041 akan berlaku Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor: 2 tahun 2021 dengan rencana induk percepatan pembangunan mengarah ke empat bidang besar, di antaranya Papua Cerdas.
“Program Papua Cerdas ini meliputi seluruh kegiatan yang menyangkut pendidikan di daerah ini untuk bagaimana berkembang dan menghasilkan generasi emas,” katanya.
Menurut Pdt Albert Yoku, pendidikan yang dimaksud bisa yang diselenggarakan oleh negara maupun masyarakat di antaranya lembaga adat, lembaga agama, pribadi, atau yayasan.
“Ini yang akan mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah dalam desain besar program Papua Cerdas dengan merujuk ke Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor: 2 tahun 2021,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pada 2-7 Agustus 2024 BP3OKP melakukan rapat di Istana Negara Jakarta bersama Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin dalam rangka percepatan pendidikan di Papua itu.
“Intinya dalam pertemuan itu negara telah mengetahui bahwa penyelenggaraan pendidikan di Papua selama ini atas dukungan yayasan Kristen, yang dasar sekolahnya didirikan oleh misionaris atau gereja,” katanya.
Dia menambahkan, hasil pertemuan lainnya ialah yayasan pendidikan di Papua yang telah bekerja selama 50 tahun lebih akan mendapatkan perhatian penuh pemerintah pusat.
“Lembaga pendidikan yang lebih 50 tahun disebut sebagai yayasan pelopor di antaranya YPPK, Yayasan Pendidikan Adven, Yayasan Pendidikan Kristen, YPPGI, dan Yapis,” ujarnya.
Dari penetapan itu, kata Pdt Albert Yoku, pihaknya sedang mendata yayasan lain untuk juga memperoleh perhatian penuh seperti lima yayasan sebelumnya.
“Dukungan kepada yayasan supaya ke depan guru-guru yang mengabdi di yayasan juga diangkat menjadi pegawai dan perhatian lain seperti yang dirasakan sekolah-sekolah negeri,” katanya.
Kehadiran BP3OKP karena undangan dari Pokja Agama MRP untuk bagaimana dapat memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah swasta yang dinaungi yayasan agama, salah satunya Yayasan Hillarabo Onomi Fokha.
Terkait dengan hal itu, Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pdt Albert Yoku bersama anggota kelompok kerja (Pokja) Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) melalukan kunjungan kerja di sekolah PAUD, TK, dan SD Bethel Hinekombe Sentani, Kamis.
Pdt Albert Yoku pada kesempatan itu mengatakan, dalam kurun 20 tahun ke depan sejak 2021-2041 akan berlaku Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor: 2 tahun 2021 dengan rencana induk percepatan pembangunan mengarah ke empat bidang besar, di antaranya Papua Cerdas.
“Program Papua Cerdas ini meliputi seluruh kegiatan yang menyangkut pendidikan di daerah ini untuk bagaimana berkembang dan menghasilkan generasi emas,” katanya.
Menurut Pdt Albert Yoku, pendidikan yang dimaksud bisa yang diselenggarakan oleh negara maupun masyarakat di antaranya lembaga adat, lembaga agama, pribadi, atau yayasan.
“Ini yang akan mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah dalam desain besar program Papua Cerdas dengan merujuk ke Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor: 2 tahun 2021,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pada 2-7 Agustus 2024 BP3OKP melakukan rapat di Istana Negara Jakarta bersama Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin dalam rangka percepatan pendidikan di Papua itu.
“Intinya dalam pertemuan itu negara telah mengetahui bahwa penyelenggaraan pendidikan di Papua selama ini atas dukungan yayasan Kristen, yang dasar sekolahnya didirikan oleh misionaris atau gereja,” katanya.
Dia menambahkan, hasil pertemuan lainnya ialah yayasan pendidikan di Papua yang telah bekerja selama 50 tahun lebih akan mendapatkan perhatian penuh pemerintah pusat.
“Lembaga pendidikan yang lebih 50 tahun disebut sebagai yayasan pelopor di antaranya YPPK, Yayasan Pendidikan Adven, Yayasan Pendidikan Kristen, YPPGI, dan Yapis,” ujarnya.
Dari penetapan itu, kata Pdt Albert Yoku, pihaknya sedang mendata yayasan lain untuk juga memperoleh perhatian penuh seperti lima yayasan sebelumnya.
“Dukungan kepada yayasan supaya ke depan guru-guru yang mengabdi di yayasan juga diangkat menjadi pegawai dan perhatian lain seperti yang dirasakan sekolah-sekolah negeri,” katanya.
Kehadiran BP3OKP karena undangan dari Pokja Agama MRP untuk bagaimana dapat memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah swasta yang dinaungi yayasan agama, salah satunya Yayasan Hillarabo Onomi Fokha.