Jayapura (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito Provinsi Papua Tengah mengatakan bahwa Ditjen bina keuangan daerah akan membantu mendampingi pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2024.
Valentinus di Timika, Kamis mengatakan bahwa pemerintah setempat meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam hal ini Ditjen bina keuangan daerah untuk memberikan pendampingan terkait pergeseran APBD perubahan 2024.
"Banyak anggaran yang harus dikoreksi maka kita minta dukungan dari Kemendagri khususnya Ditjen bina keuangan daerah, untuk membantu terkait hal ini," katanya.
Menurut Valentinus, permintaan pendampingan tersebut, bertujuan agar semua program yang telah tersusun pada penetapan APBD perubahan dapat diakomodir, karena ada beberapa yang digeser.
"Kita melibatkan semua tim anggaran, sehingga jangan sampai karena ada pergeseran ada program yang tidak terakomodir, nanti Ditjen keuangan akan memandu kita," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya melibatkan legislatif dalam hal ini tim badan anggaran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).
"Kami melibatkan semua tim anggaran, dengan tujuan agar jangan sampai karena adanya pergeseran anggaran, ada program yang tidak terakomodir dengan baik," katanya.
Dia menambahkan pihak Ditjen nantinya yang akan menjadi payung dalam melaksanakan program APBD Perubahan, karena semua program dianggap terlambat.
"Kita terlambat dalam menjalankan program, begitu juga proses lelang ikut terlambat sebab lelang baru dimulai pada Juni," ujarnya.
Valentinus di Timika, Kamis mengatakan bahwa pemerintah setempat meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam hal ini Ditjen bina keuangan daerah untuk memberikan pendampingan terkait pergeseran APBD perubahan 2024.
"Banyak anggaran yang harus dikoreksi maka kita minta dukungan dari Kemendagri khususnya Ditjen bina keuangan daerah, untuk membantu terkait hal ini," katanya.
Menurut Valentinus, permintaan pendampingan tersebut, bertujuan agar semua program yang telah tersusun pada penetapan APBD perubahan dapat diakomodir, karena ada beberapa yang digeser.
"Kita melibatkan semua tim anggaran, sehingga jangan sampai karena ada pergeseran ada program yang tidak terakomodir, nanti Ditjen keuangan akan memandu kita," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya melibatkan legislatif dalam hal ini tim badan anggaran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).
"Kami melibatkan semua tim anggaran, dengan tujuan agar jangan sampai karena adanya pergeseran anggaran, ada program yang tidak terakomodir dengan baik," katanya.
Dia menambahkan pihak Ditjen nantinya yang akan menjadi payung dalam melaksanakan program APBD Perubahan, karena semua program dianggap terlambat.
"Kita terlambat dalam menjalankan program, begitu juga proses lelang ikut terlambat sebab lelang baru dimulai pada Juni," ujarnya.