Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan (Papeg) mengharapkan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp1,2 triliun dapat mensejahterakan Orang Asli Papua (OAP) yang berada di delapan kabupaten.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Pegunungan Elai Giban di Wanena, Selasa, mengatakan APBD 2026 diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan OAP di delapan kabupaten melalui program dan kegiatan tahun depan.
“Mari jadikan APBD 2026 sebagai instrumen perubahan yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan serta mendorong kemandirian ekonomi daerah,” katanya.
Menurut dia, pelaksanaan APBD bukan hanya sekadar belanja anggaran, tetapi merupakan suatu rangkaian kebijakan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kebijakan publik yang langsung dirasakan masyarakat delapan kabupaten diantaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konektivitas antardaerah, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat adat,” ujarnya.
Dia menjelaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat di delapan kabupaten sangat penting dilakukan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di Papua Pegunungan.
“Kami berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Papua Pegunungan mampu menerjemahkan hal ini untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Papua melalui berbagai program dan kebijakan daerah,” katanya.
Dia menambahkan rapat koordinasi dan evaluasi terkait penyelenggaraan APBD 2025 telah dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dalam menjalankan APBD tahun depan.
“Marilah seluruh OPD saling membantu dan menopang dalam terciptanya penyelenggaraan APBD 2026 yang lebih baik dan optimal sehingga kesejahteraan masyarakat adat di delapan kabupaten terkabulkan,” ujarnya.