Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan (Papeg) meminta warga tidak terprovokasi dengan isu bantuan bagi orang asli Papua (OAP) di daerah setempat.
Ratusan warga yang didominasi mama-mama asli Kabupaten Jayawijaya pada Senin mendatangi Kantor Gubernur Papeg menanyakan informasi tentang bantuan karena mereka telah mengumpulkan kartu tanda penduduk atau KTP dan berkas lainnya untuk memperoleh bantuan dari pemprov setempat.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papeg Elay Giban mengatakan Pemprov Papeg tidak pernah mengeluarkan informasi tentang bantuan dalam bentuk apapun.
“Kami atas nama Gubernur Papua Pegunungan menyampaikan tidak pernah mengeluarkan informasi untuk memberi bantuan dalam bentuk apapun. Apalagi menyuruh warga mengumpulkan KTP dan berkas lainnya,” katanya.
Elay Giban didampingi sejumlah pimpinan OPD saat menerima ratusan warga memastikan informasi itu tidak benar.
“Kami minta kepada masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap 100 hari kerja bapak gubernur dan wakil gubernur. Biarkan kami bekerja dulu dan masyarakat harus memberikan dukungan,” ujarnya.
Dia menegaskan siapapun oknum yang menyebarkan informasi tentang bantuan yang akan diberikan Pemprov Papeg kepada masyarakat sehingga membuat gaduh maka harus diamankan.
“Kami akan perintahkan Satpol PP untuk segera mengamankan oknum yang menyebarkan informasi hoaks sehingga mama-mama mengumpulkan KTP dan berkas lainnya untuk memperoleh bantuan. Kalau tidak dapat diselesaikan oleh kami, maka akan dilanjutkan ke proses hukum karena ini masuk unsur penipuan,” katanya.
Dia berharap masyarakat tidak boleh mempercayai segala bentuk informasi apapun yang belum tentu kebenarannya.
“Kami berharap masyarakat untuk lebih peka mendapatkan informasi, apalagi berkaitan dengan bantuan atau uang. Bisa datang dan bertanya langsung ke pemerintah daerah untuk mendapati kebenaran informasi,” ujarnya.
