Dishut Mimika dukung kampanye perubahan iklim

Rabu, 20 Agustus 2014 16:50 WIB

Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika, Papua, mendukung penuh program dan kampanye mengatasi perubahan iklim dengan melakukan penanaman pohon di kawasan hutan yang gundul akibat penebangan. (Ilustrasi kampanye perubahan iklim)

"Bersama USAID-IFACS dan komponen terkait lainnya seperti Yapeda kami berkolaborasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim baik penanaman kembali maupun kampanye dan sosialisasi," kata Kepala Dinas Kehutanan Mimika Syahrial.

Timika (Antara Papua) - Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika, Papua, mendukung penuh program dan kampanye mengatasi perubahan iklim dengan melakukan penanaman pohon di kawasan hutan yang gundul akibat penebangan.

Kepala Dinas Kehutanan Mimika Syahrial, di Timika, Rabu mengatakan, jajarannya sedang mendata daerah mana saja yang mengalami kerusakan hutan, terutama kawasan hutan mangrove.

"Bersama USAID-IFACS dan komponen terkait lainnya seperti Yapeda kami berkolaborasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim baik berupa kegiatan penanaman kembali lahan yang gundul maupun kampanye dan sosialisasi," katanya.

Ia mengatakan Dishut Mimika menyiapkan bibit pohon endemis Papua untuk disebar ke setiap petani dan masyarakat setempat agar bisa ditanam pada lahan-lahan yang gundul.

Terkait upaya itu, Syahrial meminta para pengusaha kayu dan masyarakat pemilik hak ulayat agar bijak dalam melakukan penebangan kayu.

"Masyarakat bisa membantu kami dalam mengawasi kegiatan-kegiatan penebangan kayu yang jauh dari jangkauan aparat kehutanan. Tanpa partisipasi masyarakat, tentu kami akan kesulitan melakukan pengawasan. Mulai saat ini kita harus mulai memikirkan bahwa penebangan hutan hanya seperlunya sesuai kebutuhan masyarakat," kata Syahrial.

Saat ini Pemkab Mimika sedang menyiapkan sebuah rancangan Perda untuk melindungi keberadaan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir daerah itu.

Kepala Bappeda Mimika, Simon Motte mengatakan keberadaan sebuah perda tentang perlindungan mangrove sangat penting mengingat saat ini kawasan hutan mangrove yang tersebar di sepanjang garis pantai Mimika mulai terancam akibat pemotongan untuk berbagai tujuan.

"Kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir Mimika perlu dilindungi. Kalau pembabatan hutan mangrove terus dilakukan maka semua ekosistem perairan akan habis. Karena itu kita perlu jaga bersama. Tahun ini Pemkab Mimika akan menyusun Perda perlindungan Mangrove," jelas Motte.

Untuk pembuatan Perda dimaksud, Pemkab Mimika telah melakukan studi banding ke Thailand.

Di Thailand, katanya, pohon mangrove atau yang lebih dikenal dengan istilah pohon bakau, baru dibudidayakan kembali oleh warga setempat.

"Kalau di Thailand, pohon mangrovenya kecil-kecil. Sementara di Mimika hutan mangrove sangat lebat dengan pohon yang tinggi-tinggi. Ini menjadi rumah berkembang biaknya ikan, kepiting, udang dan habitat perairan lainnya," ujar Motte mengajak warga Mimika.

Pimpinan Indonesia Forest and Climate Support (IFACS) Regional Papua Selatan, Dicky Rumaropen mengatakan warga Suku Kamoro yang bermukim di wilayah pesisir Mimika sudah lama menjaga dan memelihara kawasan hutan bakau mereka secara tradisional.

Sejak November 2013, IFACS bekerja sama dengan masyarakat Wania di Kampung Pigapu dan Pemkab Mimika melakukan pemetaan partisipatif untuk mengetahui wilayah konservasi tradisional penduduk setempat.

Dengan meningkatnya temperatur udara akibat pemanasan global dan perubahan iklim akhir-akhir ini, katanya, masyarakat Kamoro yang kehidupannya sangat bergantung pada Sungai, Sampan dan Sagu juga terkena imbasnya.

Sesuai data IFACS, kawasan hutan bakau di Mimika mencapai luas sekitar 250 ribu hektare. Kawasan hutan bakau yang sangat luas itu menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar dan sangat penting untuk membantu mengurangi efek gas rumah kaca dan menurunkan temperatur.

Belum lama ini Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O Blake mengunjungi Kampung Pigapu yang merupakan lokasi proyek konservasi hutan mangrove kerja sama antara Pemkab Mimika, masyarakat setempat dengan Badan Pembangunan Internasinal AS(USAID) IFACS. (*)