Awasi agar BBM subsidi tepat sasaran

Senin, 1 Desember 2014 19:14 WIB

Asisten II Setda Papua Elia Loupatty. (Foto: Antara Papua/Anwar)

"Faktanya, si-A bisa mendapatkan lima jerigen (ukuran besar) untuk jual BBM (premium dan minyak tanah) di tepi jalan, dan fakta ini terus berlanjut," kata Asisten II Setda Papua Elia Loupatty.

Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berubah sejak 18 November 2014 pukul 00.00 WIB. Harga premium ditetapkan dari Rp6.500 per liter menjadi Rp8.500 per liter. Harga solar ditetapkan dari Rp5.500 per liter menjadi Rp7.500 per liter.

Konsekuensinya pemerintah mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk program-program sosial dan bantuan langsung bagi masyarakat miskin. Selama ini negara membutuhkan anggaran untuk sektor produktif, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggarannya tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM yang terus menggelembung setiap tahun.

Dari kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu, tambahan fiskal diperkirakan lebih dari Rp100 triliun pada APBN 2015, dengan nilai subsidi diperkirakan mencapai Rp 246,5 triliun pada volume BBM subsidi 46 juta kiloliter.

Namun, juga mencuat dampaknya untuk inflasi yang diperkirakan mencapai dua persen pada akhir 2014, dari target awal sebesar 5,3 persen, sehingga realisasi inflasi mengarah ke 7,3 persen.

Selain untuk program produktif, dana penghematan dari subsidi BBM akan digunakan untuk mengurangi defisit APBN 2015. Target awalnya 2,2 persen terhadap produk domestik bruto.

Bagi masyarakat miskin, pemerintah telah menyiapkan program perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.

Sejumlah kalangan di Provinsi Papua, termasuk pemerintah provinsi (pemprov) mendukung langkah pemerintah asalkan pengalihan subsidi BBM ini benar-benar ditujukan untuk perbaikan infrastruktur, perbaikan pelayanan kesehatan, dan sektor lainnya.

"Tentu, ada baiknya juga karena akan ada dukungan dana perbaikan infrastruktur, dan pelayanan kesehatan, serta pembangunan ekonomi. Namun, tentunya harus tepat sasaran," kata Asisten II Setda Papua Elia Loupatty.

Ia sependapat dengan banyak kalangan yang mendukung kenaikan harga BBM, yakni subsidi BBM selama ini hanya menguntungkan kelompok masyarakat menengah keatas dan para pemodal borjuis, sehingga boleh dikata tidak tepat sasaran.

Sejatinya, subsidi BBM justru diprogramkan untuk membantu masyarakat miskin agar lebih sejahtera, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan, selain sektor pertanian dan infrastruktur, serta usaha produktif seperti benih dan pestisida untuk petani, dan solar untuk nelayan.

Selain itu, Elia mengatakan bahwa BBM bersubsidi itu hanya untuk masyarakat kurang mampu, sehingga semua pihak harus bisa memahaminya, dan kaum berjois hendaknya tidak mengkonsumsi BBM bersubsidi.

"Bagi yang menjadi sasaran program BBM bersubsidi, silahkan nikmati namun tidak berlebihan. Sedangkan yang tidak berhak (warga kaya) hsendaknya menaati aturan yang berlaku. Ada tim pengawas pemprov dan kabupaten/kota yang aktif mengawasi hal ini," ujarnya.

Elia mengaku, akan mengkoordinasikan bentuk-bentuk pengawasan BBM bersubsidi, sekaligus mempersiapkan implementasi program pemberdayaan masyarakat yang didukung dana pengalihan BBM bersubsidi.

"Utamanya Disperindag dan Dinas ESDM, saya akan koordinasikan dan kedua instansi itu akan jadi pioner untuk beberapa wilayah. Hal serupa juga hendaknya dilakukan di kabupaten/kota," ujarnya.

Aksi pengecer BBM bersubsidi
Berbagai kalangan di Papua, tidak sepanik warga di daerah lain seperti di Pulau Jawa, ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan harga baru bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang mulai berlaku pada 18 November 2014 pukul 00.00 WIB.

Harga premium ditetapkan dari Rp6.500 per liter menjadi Rp8.500 per liter. Harga solar ditetapkan dari Rp5.500 per liter menjadi Rp7.500 per liter. Jadi, terjadi kenaikan sebesar Rp2.000 per liter premium maupun solar.

"Ya, karena memang BBM bersubsidi yang dijual pedagang pengecer selama ini sudah mahal, dari Rp10.000 per liter hingga Rp30.000 per liter. Kalau di SPBU memang tetap sama sesuai harga yang ditetapkan pemerintah," ujar kata Asisten II Setda Papua Elia Loupatty.

Hanya saja, Elia menyayangkan aksi pedagang pengecer BBm bersubsidi yang dengan mudah dan sepihak menjual BBM bersubsidi pada harga yang berlipat ganda dari harga di SPBU.

Apalagi, para pedagang pengecer juga mudah mendapatkan stok BBM bersubsidi untuk dijual di tepi jalan umum. Selain premium, juga minyak tanah dalam jumlah banyak.

"Faktanya, si-A bisa mendapatkan lima jerigen (ukuran besar) untuk jual BBM (premium dan minyak tanah) di tepi jalan, dan fakta ini terus berlanjut. Tapi saya tidak menyoroti aspek penindakan, tetapi lebih pada ulah oknum-oknum yang memberi kemudahan terhadap si-A untuk mendapatkan BBM bersubsidi melampaui batas kewajaran," ujarnya.

Menurut Elia, instansi teknis terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pertamina, dan aparat penyidik, semestinya aktif mengecek sumber BBM bersubsidi dalam jumlah banyak yang dijual pedagang pengecer itu.

Dari kemudahan mendapatkan stok BBM bersubsidi untuk dijual di tepi jalan itu, sehingga harga eceran BBM bersubsidi itu bisa mencapai Rp30.000 per liter, dari semestinya Rp6.500 per liter (harga lama) atau Rp8.500 per liter (harga baru).

"Dari mana si-A mendapatkan BBM bersubsidi dalam jumlah banyak itu, saya rasa instansi terkait harus cek dari mana minyak tanah dan premium itu," ujar Elia. (*)