Pemkot Jayapura prioritaskan Program Pro Rakyat

Kamis, 3 Desember 2015 13:17 WIB

Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano (Foto: Antara Papua/Anwar)

"Kota Jayapura sudah tahun keempat dan anggaran kita berbasis kinerja dan berimbang. Porsinya lebih besar kepada pelayanan publik yang pro kepada rakyat. 58 persen lebih untuk pelayanan pro rakyat Kota Jayapura," ujar Benhur Tommy Mano.

Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura memprioritaskan program pro rakyat dalam pengajuan rancangan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) 2016.

"Kota Jayapura sudah tahun keempat dan anggaran kita berbasis kinerja dan berimbang. Porsinya lebih besar kepada pelayanan publik yang pro kepada rakyat. 58 persen lebih untuk pelayanan pro rakyat Kota Jayapura," ujar Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano di Jayapura, Kamis.

Mano pun menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pembahasan anggaran agar pada pelaksanaannya tidak ada penyelewengan dana pembangunan yang ditujukan untuk mensejahterahkan rakyat.

"Kalau saya terpilih kembali, maka pada pembahasan anggaran saya akan undang sejumlah LSM untuk hadir dan juga perwakilan dari masyarakat supaya transparan agar jangan ada saling curiga dalam penganggaran," ucap Mano yang akan maju dalam Pilkada Serentak 2017.

Menurut dia, hal tersebut sudah sesuai dengan program pemerintah pusat yang menginginkan daerah dapat lebih terbuka mengenai anggaran dan melibatkan masyarakat dalam pengawasannya.

"Ini sesuai dengan kebijakan Presiden, pelayanan publik yang prima dan anggaran transparan kepada masyarakat. Kalau boleh kita pampang di media massa, di papan informasi yang ada di kecamatan supaya masyarakat bisa lihat sekaligus mengawasi penggunaan anggaran," kata Mano.

Ditegaskannya, masyarakat berhak mengetahui apa saja program yang dibuat oleh pemerintah karena dana yang digunakan berasal dari uang rakyat.

"Masyarakat harus tahu program pro rakyat yang dibuat itu apa, kan kita berbicara tentang transparan," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah kota (Pemkot) Jayapura mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016 sebesar Rp1,438 triliun.

"Kebijakan anggaran belanja tahun anggaran 2016 diestimasikan Rp1.438.964.999.190 dengan proporsi alokasi belanja tidak langsung sebesar 49,84 persen dan belanja langsung 50,15 persen," ujarnya. (*)