
DKP Papua telah bagi 9.000 kartu nelayan

Sekarang sudah mencapai 9.000 yang memegang kartu nelayan dari data jumlah nelayan di Papua sekitar 70.000 nelayan, itu yang terdafatar di data statistik perikanan di kabupaten/kota.
Jayapura (Antara Papua) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua hingga kini telah membagikan 9.000 kartu nelayan di seluruh Papua, namun jumlah tersebut masih sedikit dibandingkan jumlah nelayan yang ada.
"Sekarang sudah mencapai 9.000 yang memegang kartu nelayan dari data jumlah nelayan di Papua sekitar 70.000 nelayan, itu yang terdafatar di data statistik perikanan di kabupaten/kota," ujar Kepala DKP Papua FX. Mote di Jayapura, Minggu.
Ia mengungkapkan, pembagian kartu nelayan belum bisa dilakukan secara merata, tergantung dari kualitas infrastruktur telekomunikasinya.
"Banyak yang belum dapat, dan yang 9.000 itu juga di kabupaten-kabupaten yang akses internetnya baik. Kalau macam Asmat, mereka urus di Merauke," katanya.
Mote pun mengaku bila petugas DKP sudah berusaha turun langsung ke lapangan untuk mensosialisasikan pentingnya memiliki kartu tersebut bagi para nelayan.
"Kita juga coba turun langsung ke PPI Hamadi, dan kita minta bantuan kepala DKP kabupaten/kota untuk memberitahukan di tempat-tempat pendaratan ikan," ujarnya lagi.
Dijelaskannya, setelah menerima kartu nelayan, merekalah yang berhak menerima bantuan-bantuan dan mengakses BBM bersubsidi di SPBN.
Sebelumnya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Jayapura menargetkan pembagian 500 kartu nelayan selama 2016.
"Kita target untuk membagikan 500 kartu nelayan, kita optimis bisa kejar angka tersebut," ujar Kepala DKP Kota Jayapura Elsye Rumbekwan.
Diungkapkannya, pada tahun sebelumnya DKP telah membagikan seribu kartu nelayan, namun masih banyak nelayan yang belum memiliki kartu tersebut.
"Sebelumnya kita sudah bagikan sekitar seribu kartu nelayan dan jumlah nelayan kita lebih dari itu, jadi masih ada yang belum punya kartu nelayan," kata dia. (*)
Pewarta : Pewarta: Dhias Suwandi
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
