Pertamina subsidi penyaluran BBM Rp800 miliar

Selasa, 18 Oktober 2016 21:47 WIB

Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto (kedua kiri) saat mendampingi Menteri BUMN Rini Sumarmo, pada momentum kunjungan Presiden Jokowi di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa (18/10). (Foto: Antara Papua/Dhias Suwandi)

Untuk memenuhi kebutuhan biaya distribusi dan transportasi ini, Pertamina menetapkan kebijakan subsidi silang, di mana untuk Papua dan Papua Barat, kami perkirakan sekitar Rp800 miliar/tahun.

Jayapura (Antara Papua) - Manajemen PT Pertamina (Persero) mensubsidi penyaluran BBM di Provinsi Papua dan Papua Barat hingga Rp800 miliar/tahun.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto di Jayapura, Selasa, mengatakan langkah ini diambil untuk memenuhi permintaan Presiden Joko Widodo agar BBM Bersubsidi di seluruh Indonesia, harganya sama.

"Untuk memenuhi kebutuhan biaya distribusi dan transportasi ini, Pertamina menetapkan kebijakan subsidi silang, di mana untuk Papua dan Papua Barat, kami perkirakan sekitar Rp800 miliar/tahun," ujarnya.

Ia pun menyatakan mulai saat ini kebijakan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat, mulai diwujudkan dengan harga jual premium Rp6.450, Solar Rp5.150. Dan hal ini dilakukan di tingkat APMS.

Dwi Soejipto yang berbicara di depan Presiden Joko Widodo pada saat peresmian Bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, menjelaskan kendala utama penyaluran BBM di Papua dan Papua Barat adalah kondisi geografisnya yang berat.

Ditambah dengan belum tersedianya infrastruktur jalan darat untuk mencapai pelosok hingga distribusi BBM harus menggunakan pesawat yang menjadikan biaya distribusi sangat tinggi.

"Saat ini kebutuhan BBM di Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar 28.000 KL/bulan untuk premium dan 12.000 KL/bulan untuk Solar. Sementara kisaran biaya distribusi BBM mulai dari Rp4.000/liter di Boven Digoel dan yang termahal di Kabupaten Puncak Jaya sebesar Rp29.000/liter," katanya.

Ia pun mengaku Pertamina telah mengeluarkan kebijakan strategis untuk bisa menyamakan harga jual BBM di seluruh wilayah Indonesia.

"Sesuai dengan arahan presiden dan program `BUMN Hadir Untuk Negeri`, program utama yang kami lakukan untuk mewujudkan BBM satu harga di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah mengembangkan sembilan lembaga penyalur (APMS) di delapan kabupaten," katanyam

"Kemudian membangun dan meningkatkan kapasitas storage di lembaga penyalur untuk menjaga ketahanan stok di pegunungan tengah dan Kabupaten Jayawijaya," sambung Dwi Soetjipto.

Sementara itu Presiden Joko Widodo ditempat yang sama menegaskan bahwa Pertamina harus terus melakukan pengecekan harga BBM di masyarakat karena hingga kini ia masih mendapat laporan penjualan BBM bersubsidi di tingkat pengecer masih jauh dari harga yang ditetapkan pemerintah. (*)