Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggunakan tambahan dana otonomi khusus (Otsus) tahun 2026 untuk membiayai program prioritas daerah yaitu sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. ...
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Setyo Budiyanto meminta kepala daerah di Tanah Papua segera mengimplementasikan 18 langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola dana Otonomi Khusus ...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan (Papeg) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyatakan alokasi dana otonomi khusus atau Otsus tahun 2026 sebesar ...
Gubernur Papua Mathius D. FakhirimemintaKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) membantu mengatasi persoalan kelebihan jumlah aparatur sipil negara ...
Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta mahasiswa di Papua mengawasi penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) agar penyalurannya tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat. Setyo di Jayapura, ...
Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen menilai Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Tata Kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua harus mampu memperkuat tata kelola pemerintahan ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola ...
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pembangunan kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di empat daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua agar didukung oleh APBN. ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakanpenguatan tata kelola pemerintahan masih menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi di Provinsi Papua, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, ...
Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua Pegunungan menganggarkan kurang lebih Rp2 miliar untuk mengontrak tenaga kesehatan pada tahun 2026 guna meningkatkan pelayanan kesehatan di delapan kabupaten. ...