#DPRP

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus melibatkan seluruh elemen masyarakat di Papua, sehingga ...

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Komarudin Watubun mengatakan sebaiknya revisi UU Otsus Papua tidak hanya terbatas ...

Koalisi partai politik pendukung Gubernur PapuaLukas Enembedan Wagub Papua Klemen Tinal akan membahas pengisian jabatan wakil gubernur yang kosong sejak ditinggalkan almarhumKlemen ...

Komisi IV DPR Papua pada Selasa menemui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menanyakan langsung upaya ...

Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Papua memberikan santunan 15 anak yatim-piatu orang asli Papua dalam rangka berbagi kasih kegiatan buka bersama ngobrol positif inovatif (Ngopi) di bulan suci ...

Kalangan warga di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua meminta Pemerintah Provinsi Papua segera memastikan jadwal pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengesahkan pengangkatan Yoel Luiz Mulait sebagai Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) masa jabatan 2017-2022 pada Kamis, di Gedung Negara Jayapura. Wakil ...

Anggota DPD RI Filep Wamafma menilai rencana pemerintah melakukan pemekaran di Papua dan Papua Barat jangan didasarkan pada pendekatan keamanan untuk pemetaan wilayah namun harus berlandaskan upaya ...

Pemerintah telah mengajukan revisi Undang-UndangNomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua ke DPR dan ditindaklanjuti lembaga legislatif tersebut dengan membuat panitia khusus (pansus) ...

Kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang diberikan pemerintah untuk Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008. UU 21/2001 ...