#OTSUS

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah di Tanah Papua segera menyelesaikan penyusunan dan penyampaian Rencana Anggaran Program (RAP) penggunaan Dana Otonomi ...

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Jayapura, Papua pada tahun ini mengelola dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp2 miliar untuk mendukung pemberdayaan koperasi dan pelaku ...

Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua menekankan kualitas makanan dan ketepatan distribusi sangat penting dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). ...

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua harus berpedoman pada prinsip 5T, yakni tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat ...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengirim tim pendamping penyusunan rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) dan rancangan peraturan daerah provinsi (Raperdasi) tentang pencegahan ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta seluruh kepala daerah di Papua mempercepat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus), untuk ...

Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Komite Eksekutif Papua mendorong fasilitas internet di ruang publik Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ketua Komite Eksekutif ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menekankan pentingnya sinkronisasi data orang asli Papua (OAP) antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis ...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyiapkan basis data Orang Asli Papua (OAP) guna mendukung penyusunan kebijakan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua secara lebih tepat sasaran. ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua menyebut pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) yang transparan dan tepat sasaran menjadi salah satu kunci penting bagi percepatan pembangunan di daerah itu. ...