Jakarta (ANTARA News) - Ketua Koordinator Kaukus Papua DPR RI di Parlemen Paskalis Kossay menegaskan salah satu akar permasalahan yang ada di Papua adalah keberadaan PT Freeport Indonesia.
"Akar masalah di Papua adalah keberadaan PT Freeport Indonesia," kata Ketua Koordinator Kaukus Papua DPR RI saat jumpa pers di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, untuk menyelesaikan masalah yang ada di Papua, PT Freeport Indonesia sebaiknya melakukan langkah-langkah yang bisa membuat masyarakat Papua sejahtera.
"Salah satu caranya adalah dengan merekrut sebanyak-banyaknya warga Papua untuk bisa bekerja di PT Freeport Indonesia. Karena selama ini, PT Freeport Indonesia tidak memberikan kesejahteraan kepada warga Papua yang merasa dianaktirikan. Sudah saatnya PT Freeport Indonesia melakukan refleksi dan apakah sudah proporsional dalam mensejahterakan masyarakat Papua," kata Paskalis.
Selain itu, pelaksanaan otomomi khusus Papua yang sudah ada selama ini tidak dilaksanakan dengan baik.
"Kementerian Dalam Negeri juga tak mampu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Otsus Papua. Aparat keamanan juga dinilai melakukan kongkalikong dengan pejabat di Papua," ungkap dia.
"Akar masalah di Papua adalah keberadaan PT Freeport Indonesia," kata Ketua Koordinator Kaukus Papua DPR RI saat jumpa pers di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, untuk menyelesaikan masalah yang ada di Papua, PT Freeport Indonesia sebaiknya melakukan langkah-langkah yang bisa membuat masyarakat Papua sejahtera.
"Salah satu caranya adalah dengan merekrut sebanyak-banyaknya warga Papua untuk bisa bekerja di PT Freeport Indonesia. Karena selama ini, PT Freeport Indonesia tidak memberikan kesejahteraan kepada warga Papua yang merasa dianaktirikan. Sudah saatnya PT Freeport Indonesia melakukan refleksi dan apakah sudah proporsional dalam mensejahterakan masyarakat Papua," kata Paskalis.
Selain itu, pelaksanaan otomomi khusus Papua yang sudah ada selama ini tidak dilaksanakan dengan baik.
"Kementerian Dalam Negeri juga tak mampu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Otsus Papua. Aparat keamanan juga dinilai melakukan kongkalikong dengan pejabat di Papua," ungkap dia.