Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyatakan tak ada operasi gelap yang dilakukan aparat baik militer maupun kepolisian di daerah Puncak Jaya, Papua terkait hilangnya sejumlah warga di daerah itu.
Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Marsekal Muda TNI Agus Barnas, di Jakarta, Jumat mengatakan pemerintah lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan di Papua, termasuk di Puncak Jaya.
"Kemenko Polhukam tidak pernah menginstruksikan operasi gelap di Papua. Kami melakukan pendekatan kesejahteraan untuk penanganan masalah Papua," kata Agus.
Mengenai keberadaan kelompok separatis, kata Agus, diperlakukan sama dengan masyarakat pada umumnya, sepanjang tidak melakukan tindakan kriminal.
"Mereka berbaur dengan masyarakat. Tidak ada penumpasan separatis. Kalau melakukan tindakan kriminal seperti penganiayaan, pembunuhan dan lainnya tentu kita melakukan penegakan hukum," ujarnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Papua hingga saat ini masih menunggu laporan kronologis tentang laporan hilangnya sejumlah warga sipil yang bermukim di kawasan di Kabupaten Puncak Jaya.
Wakil Ketua DPRP Papua Yunus Wonda, Kamis (30/5), mengakui, hingga saat ini masih menunggu laporan lengkap dari keluarga yang melaporkan adanya anggota keluarga mereka hingga saat ini belum kembali.
"Saya masih menunggu kronologis dan nantinya berdasarkan laporan tersebut pihaknya akan melaporkannya ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti," kata politisi dari Partai Demokrat itu seraya menambahkan warga yang hilang itu tercatat lebih dari lima orang.
Menurut dia dari laporan sementara yang diperoleh warga yang hilang itu terungkap ada mulai terjadi pasca penyerangan pos keamanan di Tingginambut, bulan Pebruari hingga awal Mei lalu.
Hal yang dilaporkan terakhir hilang adalah salah seorang kepala kampung yang baru kembali menghadiri pelantikan Gubernur Papua, terakhir dilaporkan hilang setelah melewati pos keamanan di Tingginambut, kata Yunus Wonda.
Sementara itu Kapolres Puncak Jaya, AKBP Marselis yang dihubungi
Antara melalui telepon seluler mengakui hingga saat ini baru dua keluarga yang melaporkan ada anggota keluarganya yang hingga kini belum kembali.
"Kami masih mencari informasi apakah yang bersangkutan ada di kampung lainnya atau tidak," aku AKBP Marselis.
Data yang dihimpun Antara mengungkapkan tercatat sembilan warga yang dikabarkan hilang yakni Yos Kogoya (40 th), Janingga Tabuni (37 th), Sony Tabuni (35 th), Aibon Tabuni (32 th), Bongkar Telenggen (38 th), Eilakor Enembe (27 th) dan Kogoya (35 th) serta Wonda (39 th).
(S037/Z003)
Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Marsekal Muda TNI Agus Barnas, di Jakarta, Jumat mengatakan pemerintah lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan di Papua, termasuk di Puncak Jaya.
"Kemenko Polhukam tidak pernah menginstruksikan operasi gelap di Papua. Kami melakukan pendekatan kesejahteraan untuk penanganan masalah Papua," kata Agus.
Mengenai keberadaan kelompok separatis, kata Agus, diperlakukan sama dengan masyarakat pada umumnya, sepanjang tidak melakukan tindakan kriminal.
"Mereka berbaur dengan masyarakat. Tidak ada penumpasan separatis. Kalau melakukan tindakan kriminal seperti penganiayaan, pembunuhan dan lainnya tentu kita melakukan penegakan hukum," ujarnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Papua hingga saat ini masih menunggu laporan kronologis tentang laporan hilangnya sejumlah warga sipil yang bermukim di kawasan di Kabupaten Puncak Jaya.
Wakil Ketua DPRP Papua Yunus Wonda, Kamis (30/5), mengakui, hingga saat ini masih menunggu laporan lengkap dari keluarga yang melaporkan adanya anggota keluarga mereka hingga saat ini belum kembali.
"Saya masih menunggu kronologis dan nantinya berdasarkan laporan tersebut pihaknya akan melaporkannya ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti," kata politisi dari Partai Demokrat itu seraya menambahkan warga yang hilang itu tercatat lebih dari lima orang.
Menurut dia dari laporan sementara yang diperoleh warga yang hilang itu terungkap ada mulai terjadi pasca penyerangan pos keamanan di Tingginambut, bulan Pebruari hingga awal Mei lalu.
Hal yang dilaporkan terakhir hilang adalah salah seorang kepala kampung yang baru kembali menghadiri pelantikan Gubernur Papua, terakhir dilaporkan hilang setelah melewati pos keamanan di Tingginambut, kata Yunus Wonda.
Sementara itu Kapolres Puncak Jaya, AKBP Marselis yang dihubungi
Antara melalui telepon seluler mengakui hingga saat ini baru dua keluarga yang melaporkan ada anggota keluarganya yang hingga kini belum kembali.
"Kami masih mencari informasi apakah yang bersangkutan ada di kampung lainnya atau tidak," aku AKBP Marselis.
Data yang dihimpun Antara mengungkapkan tercatat sembilan warga yang dikabarkan hilang yakni Yos Kogoya (40 th), Janingga Tabuni (37 th), Sony Tabuni (35 th), Aibon Tabuni (32 th), Bongkar Telenggen (38 th), Eilakor Enembe (27 th) dan Kogoya (35 th) serta Wonda (39 th).
(S037/Z003)