Jayapura (ANTARA News) - Ketua Kelompok Kerja Agama Majelis Rakyat Papua, Samuel K Waromi, berpendapat putra-putri terbaik Papua layak untuk dipertimbangkan mengisi salah satu pos kementrian yang akan dibentuk oleh calon presiden terpilih Jokowi.
"Putra-putri Papua terbaik layak direkrut untuk masuk dalam Kabinet Jokowi-JK," kata Samuel di Jayapura, Papua, Sabtu.
Ia mengatakan putra-putri terbaik asal Papua yang layak mengisi pos di kementrian tentunya mempunyai wawasan kebangsaan dan pandangan Bhineka Tunggal Ika yang baik.
Mempunyai kecakapan dan sikap profesionalisme dalam bekerja, mampu mengayomi dan memahami serta menerjemahkan kebijakan yang dimaksudkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK mengenai pembanguan revolusi mental yang sempat digaungkan ataupun kebijakan yang diamanatkan.
"Anak-anak Papua sudah mampu. Dan saatnya diberikan kepercayaan yang lebih," katanya.
MRP, katanya, berkaca dari kegagalan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) yang bergulir selama 12 tahun, belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tetapi dengan kepercayaan yang diberikan yakni amanat memegang suatu jaatan penting di Pemerintah Pusat bisa menunjukkan hal itu sebagai bagian dari proses kemajuan yang sedang dicapai.
"Orang-orang Papua sudah siap untuk direkrut dalam berbagai macam Kementrian, Dirjen, penukaran pegawai di 33 provinsi. Mengisi jabatan-jabatan penting di Pusat sehingga itu menunjukkan kita sebagai negara Bhineka Tunggal Ika," katanya.
Mengenai pos kementrian yang layak diisi oleh putra-putri Papua, kata Samuel yang juga ketua Sinode Persekutuan Gereja Betel Indonesia, seharusnya ada tujuh pos kementrian yang bisa diisi oleh warga terbaik dari provinsi paling timur Indonesia itu jika dibagi dalam tujuh wilayah adat setempat.
Tetapi katanya, hal itu tidaklah rasional mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan manjemuk sehingga Presiden RI terpilih akan memilih dan memilah yang terbaik dan tepat untuk mengisi pos kementrian yang dimaksud.
"Jadi, kita rasionalkan saja, hanya tiga pos menteri yang pantas dan layak anak-anak Papua duduki yaitu Kementrian Pertambangan dan Energi, Kementrian Pemuda dan Olahraga. Dan terakhir Kementerian Percepatan Pembangunan dan Otonomi di Papua," katanya.
"Putra-putri Papua terbaik layak direkrut untuk masuk dalam Kabinet Jokowi-JK," kata Samuel di Jayapura, Papua, Sabtu.
Ia mengatakan putra-putri terbaik asal Papua yang layak mengisi pos di kementrian tentunya mempunyai wawasan kebangsaan dan pandangan Bhineka Tunggal Ika yang baik.
Mempunyai kecakapan dan sikap profesionalisme dalam bekerja, mampu mengayomi dan memahami serta menerjemahkan kebijakan yang dimaksudkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK mengenai pembanguan revolusi mental yang sempat digaungkan ataupun kebijakan yang diamanatkan.
"Anak-anak Papua sudah mampu. Dan saatnya diberikan kepercayaan yang lebih," katanya.
MRP, katanya, berkaca dari kegagalan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) yang bergulir selama 12 tahun, belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tetapi dengan kepercayaan yang diberikan yakni amanat memegang suatu jaatan penting di Pemerintah Pusat bisa menunjukkan hal itu sebagai bagian dari proses kemajuan yang sedang dicapai.
"Orang-orang Papua sudah siap untuk direkrut dalam berbagai macam Kementrian, Dirjen, penukaran pegawai di 33 provinsi. Mengisi jabatan-jabatan penting di Pusat sehingga itu menunjukkan kita sebagai negara Bhineka Tunggal Ika," katanya.
Mengenai pos kementrian yang layak diisi oleh putra-putri Papua, kata Samuel yang juga ketua Sinode Persekutuan Gereja Betel Indonesia, seharusnya ada tujuh pos kementrian yang bisa diisi oleh warga terbaik dari provinsi paling timur Indonesia itu jika dibagi dalam tujuh wilayah adat setempat.
Tetapi katanya, hal itu tidaklah rasional mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan manjemuk sehingga Presiden RI terpilih akan memilih dan memilah yang terbaik dan tepat untuk mengisi pos kementrian yang dimaksud.
"Jadi, kita rasionalkan saja, hanya tiga pos menteri yang pantas dan layak anak-anak Papua duduki yaitu Kementrian Pertambangan dan Energi, Kementrian Pemuda dan Olahraga. Dan terakhir Kementerian Percepatan Pembangunan dan Otonomi di Papua," katanya.