Jayapura (Antara Papua) - Direktur jenderal perbendaharaan keuangan Provinsi Papua menilai sistem pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, tergolong terbaik di Papua, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Kota Jayapura berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Kami sebagai bagian dari kantor keuangan akan mengundang Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano ke Jakarta untuk menerima piagam penghargaan sebagai salah satu kota yang memperoleh WTP," kata Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaraan Provinsi Papua Tiarta Sebayang, di Jayapura, Rabu.
Tiarta mengatakan, penghargaan itu merupakan yang tertinggi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
"Di Papua, yang memperoleh WTP, baru dua daerah yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Asmat," ujarnya.
Kedua daerah itu, kata Tiarta, akan diundang ke Jakarta bersama pimpinan daerah yang lain di tanah air pada September ini untuk menerima piagam dari BPK yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden.
"Rencana nanti mereka diundang ke Jakarta pada 10 September 2014. Ini tahun ke lima kami melaksanakan kegiatan yang sama yakni memberikan piagam penghargaan WTP keuangan," ujarnya.
Pemberian penghargaan itu bertujuan untuk merangsang pemerintah daerah lain dan pengguna anggaran agar bisa menyusun laporan keuangannya dengan baik. Diharapkan, kedepan daerah lain terutama di Papua juga bisa memperoleh predikat yang baik dari BPK namun ada catatan yang penting yang diperhatikan.
Tiarta mengatakan, terkait catatan dari BPK kepada Pemkot Jayapura, tidak terlalu berpengaruh. "Itukan biasa tidak terlalu material, tinggal nanti diselesaikan," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano yang ditemui secara terpisah mengaku, semua itu bisa terjadi atas berkat kerja sama dan dukungan baik dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Jayapura maupun masyarakat.
"Semua yang dilakukan bukan untuk pencitraan tapi sesuai visi yang ada," ujarnya.
Misalkan, lanjut dia, dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik memang sudah ada dalam program pemerintahan dan dibagi habis dalam dinas-dinas.
Ia menambahkan, meskipun pihaknya sudah mendapat piagam tetapi tetap melakukan sidak terhadap SKPD yang langsung melayani masyarakat. "Dinas-dinas lain diharapkan bekerja sesuai dengan aturan," ujarnya. (*)
"Kami sebagai bagian dari kantor keuangan akan mengundang Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano ke Jakarta untuk menerima piagam penghargaan sebagai salah satu kota yang memperoleh WTP," kata Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaraan Provinsi Papua Tiarta Sebayang, di Jayapura, Rabu.
Tiarta mengatakan, penghargaan itu merupakan yang tertinggi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
"Di Papua, yang memperoleh WTP, baru dua daerah yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Asmat," ujarnya.
Kedua daerah itu, kata Tiarta, akan diundang ke Jakarta bersama pimpinan daerah yang lain di tanah air pada September ini untuk menerima piagam dari BPK yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden.
"Rencana nanti mereka diundang ke Jakarta pada 10 September 2014. Ini tahun ke lima kami melaksanakan kegiatan yang sama yakni memberikan piagam penghargaan WTP keuangan," ujarnya.
Pemberian penghargaan itu bertujuan untuk merangsang pemerintah daerah lain dan pengguna anggaran agar bisa menyusun laporan keuangannya dengan baik. Diharapkan, kedepan daerah lain terutama di Papua juga bisa memperoleh predikat yang baik dari BPK namun ada catatan yang penting yang diperhatikan.
Tiarta mengatakan, terkait catatan dari BPK kepada Pemkot Jayapura, tidak terlalu berpengaruh. "Itukan biasa tidak terlalu material, tinggal nanti diselesaikan," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano yang ditemui secara terpisah mengaku, semua itu bisa terjadi atas berkat kerja sama dan dukungan baik dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Jayapura maupun masyarakat.
"Semua yang dilakukan bukan untuk pencitraan tapi sesuai visi yang ada," ujarnya.
Misalkan, lanjut dia, dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik memang sudah ada dalam program pemerintahan dan dibagi habis dalam dinas-dinas.
Ia menambahkan, meskipun pihaknya sudah mendapat piagam tetapi tetap melakukan sidak terhadap SKPD yang langsung melayani masyarakat. "Dinas-dinas lain diharapkan bekerja sesuai dengan aturan," ujarnya. (*)