Jayapura (Antara Papua) - Kebutahan pangan di Papua baru bisa dipenuhi sekitar 52 persen dari hasil produksi lokal berupa beras dan pangan lainnya.
"Yah, baru 52 persen dipenuhi dari hasil pangan lokal berupa beras dan pangan lainnya," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Papua Semuel Siriwa di Kota Jayapura, Selasa.
Ia mengatakan, program raskin yang telah berlangsung beberapa tahun belakangan sangat mempengaruhi produksi beras di sejumlah kawasan, seperti di Kabupaten Jayawijaya.
"Saat beras raskin diberikan kepada masyarakat Papua, sempat terjadi stagnan karena masyarakat tidak mau lagi bertani sehingga 10.000 hektare sawah yang ada di Jayawijaya tidak lagi digarap," katanya.
Namun, kata Siriwa, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terus berupaya untuk mengembalikan semangat para petani lokal agar kembali bertani, terutama petani padi.
"Kami terus lakukan sejumlah upaya, salah satu memberikan semangat kepada para petani lokal agar kembali menggarap lahan mereka," katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut upaya yang dilakukan.
Sementara target untuk menjadikan lumbung padi di Papua, Siriwa mengatakan, masih jauh dari swasembada pangan yang direncanakan pada 2018 di Kabupaten Merauke,
"Tapi Merauke sudah mampu swasembada pangan sendiri, hanya saja keluhan yang terjadi adalah kurangnya tenaga yang menggarap sawah," katanya.
"Jadi untuk skala lumbung nasional kontribusi Papua masih sangat jauh, sebab hingga kini ini saja kita baru bisa 52 persen swasembada pangan," katanya.
Berdasarkan rencana strategis (renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dari beras untuk Papua baru 60 persen yang dihasilkan dari 400 hektare setiap tahunnya.
"Rencana kita pada 2015 akan dibangun lahan 2.000 hektare dan pada 2016 akan ditambah 4.000 hektare, Papua sendiri dibutuhkan areal pertanian padi seluas 16.000 hektare, namun kalau hanya dengan kondisi petani di Merauke apakah itu bisa dicapai atau tidak," katanya.
Siriwa menambahkan, pihaknya akan mencetak sawah di wilayah Mappi, Boven Digoel, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya untuk bisa mencapai Papua bisa swasembada pangan. (*)
"Yah, baru 52 persen dipenuhi dari hasil pangan lokal berupa beras dan pangan lainnya," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Papua Semuel Siriwa di Kota Jayapura, Selasa.
Ia mengatakan, program raskin yang telah berlangsung beberapa tahun belakangan sangat mempengaruhi produksi beras di sejumlah kawasan, seperti di Kabupaten Jayawijaya.
"Saat beras raskin diberikan kepada masyarakat Papua, sempat terjadi stagnan karena masyarakat tidak mau lagi bertani sehingga 10.000 hektare sawah yang ada di Jayawijaya tidak lagi digarap," katanya.
Namun, kata Siriwa, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terus berupaya untuk mengembalikan semangat para petani lokal agar kembali bertani, terutama petani padi.
"Kami terus lakukan sejumlah upaya, salah satu memberikan semangat kepada para petani lokal agar kembali menggarap lahan mereka," katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut upaya yang dilakukan.
Sementara target untuk menjadikan lumbung padi di Papua, Siriwa mengatakan, masih jauh dari swasembada pangan yang direncanakan pada 2018 di Kabupaten Merauke,
"Tapi Merauke sudah mampu swasembada pangan sendiri, hanya saja keluhan yang terjadi adalah kurangnya tenaga yang menggarap sawah," katanya.
"Jadi untuk skala lumbung nasional kontribusi Papua masih sangat jauh, sebab hingga kini ini saja kita baru bisa 52 persen swasembada pangan," katanya.
Berdasarkan rencana strategis (renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dari beras untuk Papua baru 60 persen yang dihasilkan dari 400 hektare setiap tahunnya.
"Rencana kita pada 2015 akan dibangun lahan 2.000 hektare dan pada 2016 akan ditambah 4.000 hektare, Papua sendiri dibutuhkan areal pertanian padi seluas 16.000 hektare, namun kalau hanya dengan kondisi petani di Merauke apakah itu bisa dicapai atau tidak," katanya.
Siriwa menambahkan, pihaknya akan mencetak sawah di wilayah Mappi, Boven Digoel, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya untuk bisa mencapai Papua bisa swasembada pangan. (*)