Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera menindaklanjuti pembagian tiga jenis kartu yang telah dibagikan Presiden Jokowi secara simbolis di Hamadi, Kota Jayapura, Sabtu (9/5).
Kepala Dinas Sosial dan Permukiman Provinsi Papua Ribka Haluk di Jayapura, Senin, mengatakan, pihak akan berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia untuk penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sehat (KKS).
Peluncuran KIP, KIS dan KKS di Papua sudah dilaksanakan Presiden Jokwi.
"Selanjutnya penyaluran kartu-kartu tersebut di 29 kabupaten/kota di Papua akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia," katanya.
Ribka menuturkan, untuk penyaluran KIP, KIS dan KKS tergantung kesiapan dari kabupaten masing-masing, di mana untuk penjadwalan, pembayaran dan lainnya itu sudah ada mekanismenya.
"Kita tinggal menunggu kesiapan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan hal tersebut dengan berkoordinasi dengan PT Pos yang akan melakukan pembayaran," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya berharap para bupati maupun wali kota untuk mempersiapkan penyaluran KIP, KIS dan KKS tersebut dengan baik.
"Bupati atau walikota setempat harus mempersiapkan masyarakat dengan baik, seperti titik pembagiannya ada di mana," katanya lagi.
Menurut dia, untuk wilayah yang tidak memiliki PT Pos akan didatangi untuk melakukan pembayaran, pasalnya, untuk penyaluran memang menjadi tangung jawab dari PT Pos karena ada MoU dengan pemerintah pusat.
"Sedangkan kami di daerah sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tetapi untuk KIP menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan," ujarnya lagi.
Sedangkan KIS, kata Ribka, menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan dan KKS diambil dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (*)
Kepala Dinas Sosial dan Permukiman Provinsi Papua Ribka Haluk di Jayapura, Senin, mengatakan, pihak akan berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia untuk penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sehat (KKS).
Peluncuran KIP, KIS dan KKS di Papua sudah dilaksanakan Presiden Jokwi.
"Selanjutnya penyaluran kartu-kartu tersebut di 29 kabupaten/kota di Papua akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia," katanya.
Ribka menuturkan, untuk penyaluran KIP, KIS dan KKS tergantung kesiapan dari kabupaten masing-masing, di mana untuk penjadwalan, pembayaran dan lainnya itu sudah ada mekanismenya.
"Kita tinggal menunggu kesiapan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan hal tersebut dengan berkoordinasi dengan PT Pos yang akan melakukan pembayaran," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya berharap para bupati maupun wali kota untuk mempersiapkan penyaluran KIP, KIS dan KKS tersebut dengan baik.
"Bupati atau walikota setempat harus mempersiapkan masyarakat dengan baik, seperti titik pembagiannya ada di mana," katanya lagi.
Menurut dia, untuk wilayah yang tidak memiliki PT Pos akan didatangi untuk melakukan pembayaran, pasalnya, untuk penyaluran memang menjadi tangung jawab dari PT Pos karena ada MoU dengan pemerintah pusat.
"Sedangkan kami di daerah sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tetapi untuk KIP menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan," ujarnya lagi.
Sedangkan KIS, kata Ribka, menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan dan KKS diambil dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (*)