Jayapura (Antara Papua) - Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Orwan Toly Onne mendorong insiden Karubaga, Kabupaten Tolikara diselesaikan secara hukum adat.
"Ada baiknya dalam penanganan penyelesaian kasus Tolikara lebih mengedepankan kearifan lokal yang ada yakni meggunakan hukum adat sebagai jalan penyelesaiannya," katanya di Jayapura, Papua, Rabu.
Tentunya, kata Orwan, para pihak terkait yakni pemuka agama Muslim dan Nasrani di Tolikara dan Papua dapat bersatu dan bergandengan tangan menggunakan hukum adat.
"Tokoh Nasrani dan Muslim harus saling berjabat tangan, duduk bersama dengan masyarakat Tolikara untuk sama-sama menciptakan bagaimana kedamaian di tengah-tengah masyarakat pascainsiden itu," katanya.
Orwan yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRP itu berpendapat bahwa insiden Tolikara itu dilakukan oleh oknum masyarakat, bukan atas nama aliran atau gereja yang ada seperti yang diberitakan selama ini.
"Itu tak mencerminkan budaya Papua. Insiden Tolikara terjadi karena ulah sekelompok orang yang memiliki kepentingan lokal dan nasional. Bahkan, kelompok-kelompok itu juga disinyalir ingin menjatuhkan kepemimpinan Presiden Jokowi juga kepada Gubernur Provinsi Papua serta Bupati Tolikara, karena hampir bertahun-tahun umat Nasrani dan Muslim hidup bersama-sama di Tolikara secara damai," katanya.
Orwan yang berasal dari daerah pemilihan Tolikara juga mengusulkan agar Kepolisian Daerah Papua bisa bertindak lebih bijak dan arif dalam menangani kasus tersebut.
"Ada baiknya para pemimpin umat, Presiden GIDI tidak diperiksa secara terus-menerus karena dikhwatirkan bisa menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat. Yang menjadi pertanyaan, kalau seperti itu lalu bagaimana sejumlah warga yang terkena tembakan oleh aparat. Selama ini kan, tidak ada dari pihak Polda berkomentar untuk melakukan pemeriksaan bagi siapa-siapa yang melakukan penembakan terhadap warga itu," katanya.
Apa lagi, lanjut Orwan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa para korban tembak yang dirawat itu dipaksa untuk melakukan cap jempol.
"Untuk itulah, kami minta agar pihak Polda harus klarifikasi kepada enam korban di RSUD Dok II Jayapura karena dipaksa untuk melakukan cap tangan atau cap jempol," kata Orwan Toly Onne.
Sementara itu, Laurensiuz Kadepa yang juga anggota Komisi I DPRP menyesalkan insiden Tolikara yang terlalu dibesar-besarkan, Sehingga akan berdampak kepada orang asli Papua yang berada di luar Papua.
"Karena ada banyak mahasiswa yang sedang belajar di luar Papua, seperti mahasiswa di Manado sekarang ini telah menjadi korban karena dampak dari berita Tolikara yang terlalu dilebih-lebihkan. Termasuk mahasiswa di Bali dikabarkan kena bacok sehingga minta perlindungan aparat," katanya.
Namun, Kadepa memberikan apresiasi langkah maju yang terus didorong oleh semua pihak dan terutama pemerintah pusat yang begitu tanggap menangani persoala yang terjadi di Tolikara
"DPR Papua sebagai fasilitator bertugas untuk mendamaikan baik dari pihak Muslim maupun dari Nasrani khususnya GIDI, sehingga bisa kembali hidup rukun di atas tanah Papua tercinta ini," katanya.(*)
"Ada baiknya dalam penanganan penyelesaian kasus Tolikara lebih mengedepankan kearifan lokal yang ada yakni meggunakan hukum adat sebagai jalan penyelesaiannya," katanya di Jayapura, Papua, Rabu.
Tentunya, kata Orwan, para pihak terkait yakni pemuka agama Muslim dan Nasrani di Tolikara dan Papua dapat bersatu dan bergandengan tangan menggunakan hukum adat.
"Tokoh Nasrani dan Muslim harus saling berjabat tangan, duduk bersama dengan masyarakat Tolikara untuk sama-sama menciptakan bagaimana kedamaian di tengah-tengah masyarakat pascainsiden itu," katanya.
Orwan yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRP itu berpendapat bahwa insiden Tolikara itu dilakukan oleh oknum masyarakat, bukan atas nama aliran atau gereja yang ada seperti yang diberitakan selama ini.
"Itu tak mencerminkan budaya Papua. Insiden Tolikara terjadi karena ulah sekelompok orang yang memiliki kepentingan lokal dan nasional. Bahkan, kelompok-kelompok itu juga disinyalir ingin menjatuhkan kepemimpinan Presiden Jokowi juga kepada Gubernur Provinsi Papua serta Bupati Tolikara, karena hampir bertahun-tahun umat Nasrani dan Muslim hidup bersama-sama di Tolikara secara damai," katanya.
Orwan yang berasal dari daerah pemilihan Tolikara juga mengusulkan agar Kepolisian Daerah Papua bisa bertindak lebih bijak dan arif dalam menangani kasus tersebut.
"Ada baiknya para pemimpin umat, Presiden GIDI tidak diperiksa secara terus-menerus karena dikhwatirkan bisa menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat. Yang menjadi pertanyaan, kalau seperti itu lalu bagaimana sejumlah warga yang terkena tembakan oleh aparat. Selama ini kan, tidak ada dari pihak Polda berkomentar untuk melakukan pemeriksaan bagi siapa-siapa yang melakukan penembakan terhadap warga itu," katanya.
Apa lagi, lanjut Orwan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa para korban tembak yang dirawat itu dipaksa untuk melakukan cap jempol.
"Untuk itulah, kami minta agar pihak Polda harus klarifikasi kepada enam korban di RSUD Dok II Jayapura karena dipaksa untuk melakukan cap tangan atau cap jempol," kata Orwan Toly Onne.
Sementara itu, Laurensiuz Kadepa yang juga anggota Komisi I DPRP menyesalkan insiden Tolikara yang terlalu dibesar-besarkan, Sehingga akan berdampak kepada orang asli Papua yang berada di luar Papua.
"Karena ada banyak mahasiswa yang sedang belajar di luar Papua, seperti mahasiswa di Manado sekarang ini telah menjadi korban karena dampak dari berita Tolikara yang terlalu dilebih-lebihkan. Termasuk mahasiswa di Bali dikabarkan kena bacok sehingga minta perlindungan aparat," katanya.
Namun, Kadepa memberikan apresiasi langkah maju yang terus didorong oleh semua pihak dan terutama pemerintah pusat yang begitu tanggap menangani persoala yang terjadi di Tolikara
"DPR Papua sebagai fasilitator bertugas untuk mendamaikan baik dari pihak Muslim maupun dari Nasrani khususnya GIDI, sehingga bisa kembali hidup rukun di atas tanah Papua tercinta ini," katanya.(*)