Jayapura (Antara Papua) - Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Neles Tebay, dalam dialog publik yang digagas oleh Komunitas Wartawan Jayapura yang tergabung dalam Indonesian Journalist Network (IJN), merekomendasikan pemerintah membentuk tim komunikasi.
"Maksudnya agar dapat menjadikan Papua sebagai Tanah Damai," kata Neles, pada dialog dengan tema "Menggagas Komunikasi Konstruktif pemerintah dengan komponen masyarakat Papua sebagai pondasi untuk menatap masa depan Tanah Papua", yang digelar di Grand Abe Hotel, Kota Jayapura, Papua, Senin.
Ia mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), perlu membentuk satu tim yang terdiri dari maksimal tiga orang yang bertugas untuk membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan dan mengatur mekanisme yang memungkinkan sembilan kelompok aktor terlibat dalam upaya membangun Papua menjadi tanah damai.
Ketiga orang itu bukanlah orang asli Papua tetapi mereka sangat dipercayai oleh rakyat Papua, mendukung komunikasi konstruktif dan ditugaskan secara resmi oleh presiden.
"Selain itu, pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat maupun pemerintah kabupaten/kota di tanah Papua mesti berperan secara maksimal," katanya.
Karena itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan perlu mengundang semua gubernur, bupati dan walikota se-tanah Papua untuk membahas peranan Pemda dalam menjadikan Papua sebagai tanah damai.
"Dengan dorongan dari pemerintah pusat, pemda dapat memfasilitasi pertemuan-pertemuan seperti seminar dan lokakarya di semua kabupaten/kota, untuk mendiskusikan tentang indikator-indikator dari Papua tanah damai yang hendak dibangun," katanya.
Selanjutnya, mengidentifkasi masalah-masalah yang menghambat perdamaian di Bumi Cenderawasih dan menawarkan sejumlah solusi yang konkrit dan terukur.
"Pertemuan-pertemuan ini mesti melibatkan baik orang asli Papua maupun paguyuban-paguyuban, sehingga mereka bersama, setia kawan, dalam memperjuangkan Papua menjadi tanah damai," kata Neles Tebay yang juga ketua STFT Padang Bulan, Kota Jayapura.
Sementara itu, Bazoka Logo, juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang hadir bersama rekannya Muly Wenda mengaku sepakat untuk menggelar dialog atau komunikas konstruktif, hanya saja penyebab utama sejumlah kekerasan di Papua perlu diungkap.
"Sepakat untuk seperti apa yang sudah disampaikan dalam dialog tadi, cuma kami ingin cari penyebab atau akar masalahnya. Dari dulu dialog di Papua sudah terjadi yaitu Pepera 1969 itu adalah merupakan dialog yang pertama, hanya saja tidak sesuai denga mekanisme tapi melalui musyawarah yang diwakili 1.000 lebih wakil orang Papua pada saat itu," katanya.
Selan itu, dialog yang pernah terjadi adalah yang dilakukan oleh tim 100 pada awal 2000-an yang akhirnya melahirkan Otonomi Khusus.
"Ini semua hasil dialog, tapi tidak pernah dibicarakan tentang komunikasi politik, orang Papua menuntut komunikasi politik. Tetapi yang dipaksakan adalah komunikasi pembangunan dan kesejahteraan. Disini berbeda, bagaimana mau selesaikan masalah yang ada, ini yang tidak mungkin," katanya.
Untuk itu, Logo menegaskan bahwa ada baiknya pemerintah menyelesaikan dulu akar persoalan mendasar yang sering membuat kegaduhan di Papua dan Papua Barat.
"Yang harus dipikirkan sekarang adalah apa yang menyebabkan bahwa persoalan itu harus ada, siapa yang melakukan persoalan itu, lalu lakukan dialog. Saya pikir bisa selesaikan itu, tapi selama tidak mampu selesaikan itu, jangan sampai negara ini melakukan sesuatu ditempat ini, lalu mau dialog dengan siapa," katanya dengan nada bertanya.
Pada dialog yang dipandu oleh Amir Hamzah Siregar wartawan senior, dengan empat orang nara sumber, diantaranya Syafei`i Asisten Deputi (Asdep) I Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kemenko Polhukam, DR Bernada Meteray dari akademisi Universitas Cenderawasih, Neles Tebay dari Jaringan Damai Papua dan Marinus Yaung pengamat politik dan hubungan internasional berjalan lancar.
Dialog itu dihadiri oleh sejumlah pihak, diantaranya Gerakan Mahasiswa Papua Indonesia (Gemapi), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP), wakil dari Majelis Rakyat Papua (MRP), Polda Papua, dan Kodam XVII/Cenderawasih. (*)
"Maksudnya agar dapat menjadikan Papua sebagai Tanah Damai," kata Neles, pada dialog dengan tema "Menggagas Komunikasi Konstruktif pemerintah dengan komponen masyarakat Papua sebagai pondasi untuk menatap masa depan Tanah Papua", yang digelar di Grand Abe Hotel, Kota Jayapura, Papua, Senin.
Ia mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), perlu membentuk satu tim yang terdiri dari maksimal tiga orang yang bertugas untuk membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan dan mengatur mekanisme yang memungkinkan sembilan kelompok aktor terlibat dalam upaya membangun Papua menjadi tanah damai.
Ketiga orang itu bukanlah orang asli Papua tetapi mereka sangat dipercayai oleh rakyat Papua, mendukung komunikasi konstruktif dan ditugaskan secara resmi oleh presiden.
"Selain itu, pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat maupun pemerintah kabupaten/kota di tanah Papua mesti berperan secara maksimal," katanya.
Karena itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan perlu mengundang semua gubernur, bupati dan walikota se-tanah Papua untuk membahas peranan Pemda dalam menjadikan Papua sebagai tanah damai.
"Dengan dorongan dari pemerintah pusat, pemda dapat memfasilitasi pertemuan-pertemuan seperti seminar dan lokakarya di semua kabupaten/kota, untuk mendiskusikan tentang indikator-indikator dari Papua tanah damai yang hendak dibangun," katanya.
Selanjutnya, mengidentifkasi masalah-masalah yang menghambat perdamaian di Bumi Cenderawasih dan menawarkan sejumlah solusi yang konkrit dan terukur.
"Pertemuan-pertemuan ini mesti melibatkan baik orang asli Papua maupun paguyuban-paguyuban, sehingga mereka bersama, setia kawan, dalam memperjuangkan Papua menjadi tanah damai," kata Neles Tebay yang juga ketua STFT Padang Bulan, Kota Jayapura.
Sementara itu, Bazoka Logo, juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang hadir bersama rekannya Muly Wenda mengaku sepakat untuk menggelar dialog atau komunikas konstruktif, hanya saja penyebab utama sejumlah kekerasan di Papua perlu diungkap.
"Sepakat untuk seperti apa yang sudah disampaikan dalam dialog tadi, cuma kami ingin cari penyebab atau akar masalahnya. Dari dulu dialog di Papua sudah terjadi yaitu Pepera 1969 itu adalah merupakan dialog yang pertama, hanya saja tidak sesuai denga mekanisme tapi melalui musyawarah yang diwakili 1.000 lebih wakil orang Papua pada saat itu," katanya.
Selan itu, dialog yang pernah terjadi adalah yang dilakukan oleh tim 100 pada awal 2000-an yang akhirnya melahirkan Otonomi Khusus.
"Ini semua hasil dialog, tapi tidak pernah dibicarakan tentang komunikasi politik, orang Papua menuntut komunikasi politik. Tetapi yang dipaksakan adalah komunikasi pembangunan dan kesejahteraan. Disini berbeda, bagaimana mau selesaikan masalah yang ada, ini yang tidak mungkin," katanya.
Untuk itu, Logo menegaskan bahwa ada baiknya pemerintah menyelesaikan dulu akar persoalan mendasar yang sering membuat kegaduhan di Papua dan Papua Barat.
"Yang harus dipikirkan sekarang adalah apa yang menyebabkan bahwa persoalan itu harus ada, siapa yang melakukan persoalan itu, lalu lakukan dialog. Saya pikir bisa selesaikan itu, tapi selama tidak mampu selesaikan itu, jangan sampai negara ini melakukan sesuatu ditempat ini, lalu mau dialog dengan siapa," katanya dengan nada bertanya.
Pada dialog yang dipandu oleh Amir Hamzah Siregar wartawan senior, dengan empat orang nara sumber, diantaranya Syafei`i Asisten Deputi (Asdep) I Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kemenko Polhukam, DR Bernada Meteray dari akademisi Universitas Cenderawasih, Neles Tebay dari Jaringan Damai Papua dan Marinus Yaung pengamat politik dan hubungan internasional berjalan lancar.
Dialog itu dihadiri oleh sejumlah pihak, diantaranya Gerakan Mahasiswa Papua Indonesia (Gemapi), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP), wakil dari Majelis Rakyat Papua (MRP), Polda Papua, dan Kodam XVII/Cenderawasih. (*)