Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) setempat membagikan 1.000 bibit cabai kepada masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya.

"Kami mengajak PNS maupun masyarakat untuk menanam cabai sebagai implementasi dari gerakan menanam cabai yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi," kata Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Senin.

Gerakan tersebut didasari oleh harga cabai yang tinggi di Kota Jayapura, sehingga Gubernur mewajibkan setiap PNS dan masyarakat untuk menanam cabai untuk membantu mengendalikan harga cabai.

Sementara itu, Dinas TPH menyatakan masih tersedia 10 ribu bibit cabai di kebun mereka yang siap dibagikan bagi yang membutuhkan.

Kepala Dinas TPH Provinsi Papua Semuel Siriwa mengatakan untuk pencanangan gerakan menanam cabai itu pihaknya menyediakan biaya produksi untuk satu hektar sebesar Rp50-60 juta.

"Di mana biaya produksi tersebut digunakan untuk benih cabai dibutuhkan sebanyak 250 gram atau dibutuhkan 12-14 ribu pohon perhektar dengan jarak tanam 60 kali 80 sentimeter," katanya.

Siriwa menjelaskan pendapatan kotor dari usaha cabai rawit untuk satu hektar adalah total hasil produksi cabai sekitar enam sampai delapan ton perhektar dengan umur tanaman mencapai satu hingga dua tahun.

"Harga cabai di tingkat petani saat ini mencapai R30 ribu perkilogram sehingga total pendapatan kotor usaha cabai untuk satu hektar adalah enam ton atau 6.000 kilogram kali Rp30 ribu menjadi Rp180 juta perhektar," ujarnya. (*)

Pewarta : Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024