Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Kota Jayapura meminta para nelayan untuk bisa ikut menjaga garis perbatasan laut antara Indonesia dengan Papua Nugini, agar tidak ada lagi nelayan Indonesia yang masuk ke negara tetangga karena faktor ketidaktahuan.
Kepala Badan Perbatasan Kota Jayapura Amos Solossa di Jayapura, Minggu menjelaskan, pihaknya terus berupaya memfasilitasi para nelayan untuk memiliki fasilitas agar bisa melihat garis perbatasan antar negara.
Hanya dengan keterbatasan anggaran pihaknya menginginkan agar nelayan yang telah menerima GPS dari pemerintah bisa memanfaatkannnya untuk kepentingan bersama.
"Dengan keterbatasan dana yang ada, kami coba mendorong nelayan sebagai benteng di kawasan perbatasan laut. Kalau kita siapkan baik maka kita akan kuat, baik di laut ataupun darat," ucapnya.
Menurutnya, karena banyak nelayan dari Kota Jayapura yang masih bersifat tradisional, membuat mereka tanpa sengaja memasuki perairan Papua Nugini, namun ada juga nelayan yang sengaja melakukannya untuk melakukan aksi ilegal.
"Banyak nelayan yang hanyut sampai Papua Nugini. Dan nelayan tidak boleh membawa minyak secara ilegal dan menjual ke Papua Nugini, kita harus usaha yang benar," kata dia.
sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura memberi bantuan "Global Positioning System" (GPS) kepada sembilan kelompok nelayan yang ada di Kota Jayapura.
"Nelayan kita ini menjaring sampai perbatasan. Banyak permasalahan yang kita selesaikan antara Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini berkaitan dengan nelayan-nelayan kita yang sampai masuk ke wilayah mereka," ucapnya.
"Kami melihat ini karena fasilitas yang mereka gunakan tidak ada, sehingga mereka tidak tahu posisi dan tahu-tahu mereka sudah menyeberang," katanya.
Disebutkan aturan di sana sangat keras, apalagi yang berkaitan dengan ilegal fishing. Ditangkap, perahunya dibakar dan orangnya didenda, oleh karena itu pemerintah untuk melindungi rakyatnya dengan memberikan fasilitas, kata Amos. (*)
Kepala Badan Perbatasan Kota Jayapura Amos Solossa di Jayapura, Minggu menjelaskan, pihaknya terus berupaya memfasilitasi para nelayan untuk memiliki fasilitas agar bisa melihat garis perbatasan antar negara.
Hanya dengan keterbatasan anggaran pihaknya menginginkan agar nelayan yang telah menerima GPS dari pemerintah bisa memanfaatkannnya untuk kepentingan bersama.
"Dengan keterbatasan dana yang ada, kami coba mendorong nelayan sebagai benteng di kawasan perbatasan laut. Kalau kita siapkan baik maka kita akan kuat, baik di laut ataupun darat," ucapnya.
Menurutnya, karena banyak nelayan dari Kota Jayapura yang masih bersifat tradisional, membuat mereka tanpa sengaja memasuki perairan Papua Nugini, namun ada juga nelayan yang sengaja melakukannya untuk melakukan aksi ilegal.
"Banyak nelayan yang hanyut sampai Papua Nugini. Dan nelayan tidak boleh membawa minyak secara ilegal dan menjual ke Papua Nugini, kita harus usaha yang benar," kata dia.
sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura memberi bantuan "Global Positioning System" (GPS) kepada sembilan kelompok nelayan yang ada di Kota Jayapura.
"Nelayan kita ini menjaring sampai perbatasan. Banyak permasalahan yang kita selesaikan antara Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini berkaitan dengan nelayan-nelayan kita yang sampai masuk ke wilayah mereka," ucapnya.
"Kami melihat ini karena fasilitas yang mereka gunakan tidak ada, sehingga mereka tidak tahu posisi dan tahu-tahu mereka sudah menyeberang," katanya.
Disebutkan aturan di sana sangat keras, apalagi yang berkaitan dengan ilegal fishing. Ditangkap, perahunya dibakar dan orangnya didenda, oleh karena itu pemerintah untuk melindungi rakyatnya dengan memberikan fasilitas, kata Amos. (*)